JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk lebih aktif dalam menyebarluaskan informasi terkait capaian kinerja selama dua tahun pemerintahan. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sehingga program serta hasil pembangunan dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Benni Irwan, menyatakan bahwa keterlibatan Pemda sangat krusial mengingat banyak program kementerian dan lembaga yang pelaksanaannya bersentuhan langsung dengan masyarakat di tingkat daerah.
Menurutnya, penyampaian informasi program dan hasil pembangunan ini perlu dilakukan secara bersama-sama dengan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi yang ada di setiap daerah. “Kita ingin informasi ini disampaikan secara luas. Kita ingin disampaikan secara terstruktur, lebih transparan, dan mudah-mudahan mudah pula diakses oleh masyarakat,” ujar Benni dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026).
Benni menjelaskan, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Kemendagri, masih ditemukan adanya masyarakat yang belum mengetahui berbagai program pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah dalam dua tahun terakhir. Fenomena ini menjadi perhatian Kemendagri untuk memperkuat sinergi komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Untuk mendukung langkah ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 400.10/8834/SJ tentang Penyampaian Informasi Capaian Kinerja Dua Tahun Pemerintahan. Surat edaran ini menjadi pedoman bagi seluruh Pemda.
Melalui SE tersebut, kepala daerah diminta untuk menugaskan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), perangkat daerah terkait, serta pejabat pengelola kehumasan agar terlibat aktif dalam publikasi capaian pembangunan.
Selain menginstruksikan keterlibatan perangkat daerah, Benni juga meminta kepala daerah untuk memimpin langsung serta memfasilitasi penyampaian informasi capaian pembangunan di wilayah masing-masing. Ia menilai momentum ini dapat dimanfaatkan kepala daerah untuk memaparkan hasil pembangunan selama masa kepemimpinannya.
Penyebarluasan informasi ini dapat dilakukan melalui berbagai kanal, seperti konferensi pers, media sosial, kanal resmi Pemda, hingga videotron. Materi dari kementerian/lembaga juga dapat dikemas ulang menjadi konten yang menarik sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat.
Benni menekankan pentingnya penyampaian informasi yang konkret. Sebagai contoh, publikasi pembangunan fasilitas kesehatan dapat dilengkapi dengan informasi detail seperti lokasi rumah sakit dan puskesmas yang telah dibangun agar masyarakat lebih mudah memahami hasil pembangunan di daerahnya.
“Kita berharap semua Ibu dan Bapak difasilitasi oleh Pemda melalui anggaran yang tersedia di APBD pemerintah daerah masing-masing,” tuturnya.
Sebagai tindak lanjut penguatan koordinasi, Kemendagri akan menggelar rapat secara berkala hingga akhir Desember 2026. Pembahasan awal akan difokuskan pada sektor kesehatan dan pendidikan, dengan menghadirkan narasumber dari kementerian terkait, dilanjutkan dengan pembahasan sektor pembangunan lainnya.
Setiap daerah juga diminta untuk menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan beserta dokumentasi pendukung paling lambat tujuh hari setelah setiap pertemuan. Laporan ini akan digunakan untuk memantau tindak lanjut penyampaian informasi capaian pembangunan di daerah.
Melalui koordinasi ini, Kemendagri berharap penyampaian informasi capaian kinerja pemerintah dapat berjalan lebih terarah dan menjangkau masyarakat secara luas. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap berbagai program serta hasil pembangunan yang telah dilaksanakan selama dua tahun pemerintahan.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Hariqo Wibawa Satria, Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Yudhistira Nugraha, Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan Liendha Andajani, serta pihak terkait lainnya.
Komentar