JAKARTA – Rosario de Marshal, yang dikenal sebagai Hercules, telah menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap pejabat ATR/BPN. Kasus ini berkaitan dengan pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon di Bogor, Jawa Barat. Usai pemeriksaan, Hercules memberikan keterangan kepada wartawan mengenai asal-usul dan peruntukan uang senilai Rp 800 juta yang diterimanya dari pihak Summarecon.
Hercules menyatakan bahwa uang tersebut berasal dari tim pengacara hukum Summarecon. Ia menjelaskan, “Uang itu untuk tujuannya untuk memberikan kepada saya, untuk membantu buat kegiatan yang pada saat itu saya mau ke luar negeri.” Dana tersebut rencananya akan digunakan untuk mendukung aktivitasnya saat bepergian ke luar negeri.
Selain untuk keperluan pribadinya, Hercules menyebutkan bahwa uang tersebut juga terkait dengan permintaan bantuan untuk menyelesaikan sengketa tanah milik Summarecon di Kabupaten Bogor. Sengketa tersebut mencakup area lahan seluas kurang lebih 65 hektare. “Dan untuk uang itu dan untuk juga meminta bantuan untuk saya untuk membantu mereka, dan untuk memediasikan persoalan sengketa tanah Summarecon luasnya kurang lebih 65 hektar, yakni di Kabupaten Bogor,” ungkapnya.
Menurut Hercules, pihak Summarecon berharap dirinya dapat berperan memediasi antara kedua belah pihak yang bersengketa. Tujuannya adalah untuk mencari penyelesaian terbaik atas permasalahan tanah tersebut. “Mereka minta untuk saya bantu untuk memediasikan kepada tim hukum GRIB maupun tim hukum ahli waris untuk supaya ketemu jalan keluar yang terbaik,” tuturnya. Ia menambahkan, “Dan jalan keluar itu ya untuk perdamaian, dan inti perdamaian itu mungkin mereka mau menyelesaikan. Jadi, inti pada uang yang Rp 800 juta yang saya balikkan itu tujuannya itu.”
Hercules menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, sejak pukul 10.30 WIB dan baru selesai pada pukul 15.31 WIB. Uang senilai Rp 800 juta tersebut diserahkan oleh Hercules kepada KPK setelah mencuatnya kasus dugaan korupsi pembukaan blokir HGB PT Summarecon Agung Tbk. KPK kemudian menyita uang tersebut untuk penyelidikan lebih lanjut guna memastikan keterkaitannya dengan perkara yang sedang diusut.
Sebelumnya, pada Rabu (21/10), KPK telah mengungkap adanya informasi bahwa uang tersebut diberikan oleh Summarecon kepada Hercules diduga untuk pengamanan lahan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, “Kami masih dalami soal itu (maksud pemberian uang). Karena memang informasi yang kami dapatkan bahwa uang itu diberikan dari PT SMC kepada saudara HC berkaitan dengan pengamanan, ataupun pengelolaan lahan-lahan PT SMC di wilayah Kabupaten Bogor.”
Budi Prasetyo menjelaskan bahwa memang terjadi sengketa di lahan Summarecon. Sengketa ini diduga memicu adanya dugaan suap kepada oknum pejabat ATR/BPN Kabupaten Bogor untuk membuka blokir HGB. “Jadi memang dalam satu kawasan ini awalnya ada dugaan sengketa karena ada beberapa warga yang mengklaim memiliki sertifikat tanah dari sebagian tanah yang dikelola oleh PT SMC yang kemudian mengajukan tutup blokir ke Kantah Bogor,” ungkap Budi. Ia melanjutkan, “Kemudian, pada prosesnya PT SMC melakukan dugaan penyuapan kepada oknum di Kementerian ATR/BPN untuk membuka blokir itu sehingga proses HGB (hak guna bangunan)-nya bisa berlanjut.”
Komentar