Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Hercules Marshal terkait dugaan suap kepada pejabat ATR/BPN. Pemeriksaan ini fokus pada penerimaan uang sebesar Rp 800 juta dari pihak PT Summarecon Agung Tbk, yang diduga terkait pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa pemeriksaan terhadap Hercules Marshal, yang berprofesi sebagai pihak swasta, berkaitan dengan penerimaan uang dari PT Summarecon. Uang tersebut diduga disiapkan untuk pengamanan lahan yang dikelola oleh PT Summarecon di wilayah Kabupaten Bogor, selain untuk pengurusan HGB dan blokir.
Hercules Marshal, setelah merasa uang tersebut berkaitan dengan perkara yang tengah diselidiki KPK, secara inisiatif menyerahkan dan mengembalikan dana sebesar Rp 800 juta tersebut kepada KPK. Tindakan ini dinilai membantu proses penyidikan yang sedang berjalan, memberikan keterangan yang dibutuhkan penyidik untuk mengungkap kronologi peristiwa secara utuh.
Uang senilai Rp 800 juta itu disita oleh KPK setelah mencuatnya kasus dugaan korupsi terkait pembukaan blokir HGB PT Summarecon Agung Tbk. Penyitaan dilakukan untuk mengusut lebih lanjut kemungkinan keterkaitannya dengan perkara yang sedang diusut.
Menanggapi hal tersebut, Hercules Marshal memberikan penjelasan mengenai asal-usul dan peruntukan uang Rp 800 juta yang diterimanya dari PT Summarecon. Menurutnya, uang tersebut berasal dari tim pengacara hukum Summarecon dan ditujukan untuk membantunya dalam kegiatan pribadi, termasuk rencana ke luar negeri.
Selain itu, Hercules menyatakan bahwa uang tersebut juga berkaitan dengan permintaan bantuan untuk menyelesaikan sengketa tanah milik Summarecon seluas kurang lebih 65 hektare di Kabupaten Bogor. Pihak Summarecon berharap Hercules dapat membantu memediasi antara tim hukum GRIB dan tim hukum ahli waris untuk mencari solusi terbaik atas sengketa tersebut, yang intinya adalah menuju penyelesaian dan perdamaian.
Komentar