Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyoroti krusialnya penguatan tata kelola Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Menurutnya, tiga aspek utama yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah pembenahan administrasi, penyelarasan perencanaan, dan penguatan sistem pengawasan. Ribka menekankan bahwa komitmen bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) sangat dibutuhkan agar pemanfaatan Dana Otsus dapat sesuai dengan peruntukannya dan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat asli Papua.
“Menurut saya yang sangat kita butuhkan adalah komitmen kita. Kalau komitmen kita sudah baik, maka hal-hal yang lain juga bisa kita selesaikan. Saya sangat optimis bahwa kita mampu. Kita mampu menyelesaikan. Tidak ada yang sulit,” ujar Ribka dalam Rapat Percepatan Penyaluran Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Tahap II dan Tahap III Tahun Anggaran 2026 serta Percepatan Tata Kelola Otsus Tahun Anggaran 2027 di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Ribka menjelaskan bahwa salah satu langkah awal perbaikan tata kelola Otsus adalah menyelesaikan kendala administrasi. Kendala ini sering kali berpotensi menyebabkan penumpukan pekerjaan menjelang akhir tahun anggaran. Oleh karena itu, identifikasi kondisi pengelolaan saat ini oleh pemerintah pusat dan Pemda menjadi penting agar langkah pembenahan dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Proses pembenahan ini akan dilaksanakan secara bertahap melalui peta jalan (roadmap) yang telah disusun oleh pemerintah. Pada tahun 2026, fokus utama diarahkan pada penyelesaian administrasi dan penyesuaian perencanaan. Selanjutnya, pemerintah akan mengevaluasi keselarasan antara dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dengan arah kebijakan penggunaan Dana Otsus. Tujuannya adalah agar program pembangunan yang dijalankan menjadi lebih terarah.
Ribka mengapresiasi perkembangan positif dalam penyelarasan perencanaan yang telah dilakukan oleh Pemda di Tanah Papua. Ia menilai upaya tersebut perlu terus ditingkatkan dan didukung dengan penguatan sistem agar perencanaan serta pelaksanaan program Dana Otsus dapat menjadi lebih terintegrasi.
Lebih lanjut, Ribka menekankan pentingnya pengawasan internal yang optimal oleh inspektorat daerah. Gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk memastikan fungsi pengawasan berjalan efektif, khususnya terhadap program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Selain itu, kepala daerah, bendahara, dan seluruh unsur pengelola keuangan juga dituntut untuk memahami secara mendalam ketentuan serta tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan Dana Otsus.
Pengawasan dan evaluasi yang komprehensif juga diharapkan melibatkan perangkat daerah teknis serta Majelis Rakyat Papua (MRP). Ribka mengimbau agar koordinasi dan pendampingan dengan pihak-pihak terkait, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan di daerah, terus diperkuat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Artinya daerah khusus ini menjadi kepentingan kita semua, kepentingan masyarakat. Kita awasi bersama supaya intinya, pelaksanaan program ini memberikan dampak dan memberikan manfaat kepada masyarakat asli Papua,” tegasnya.
Ribka menegaskan bahwa Pemda memikul tanggung jawab besar dalam memastikan Dana Otsus direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan amanat kebijakan otonomi khusus. Oleh karena itu, seluruh kepala daerah diharapkan dapat memperkuat komitmen dan memastikan penggunaan anggaran tersebut benar-benar berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua.
Ia berharap evaluasi ini dapat menjadi momentum berharga bagi seluruh pemangku kepentingan di Tanah Papua untuk melakukan perbaikan tata kelola Otsus secara berkelanjutan. Dengan administrasi yang tertib, perencanaan yang selaras, dan pengawasan yang kuat, Dana Otsus diharapkan dapat dikelola secara akuntabel serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Komentar