BANDA ACEH – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya, Aceh, secara resmi menetapkan status tanggap darurat bencana banjir selama 14 hari. Keputusan ini diambil untuk mempercepat upaya penanganan terhadap bencana yang telah berdampak pada 22 gampong di lima kecamatan wilayah tersebut.
Langkah penetapan status tanggap darurat ini bertujuan untuk memastikan keselamatan seluruh warga terdampak serta mempercepat pemulihan infrastruktur dan layanan dasar yang terganggu akibat banjir.
Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, menjelaskan bahwa keputusan ini didasarkan pada kondisi faktual di lapangan, hasil asesmen cepat terhadap dampak bencana, serta rekomendasi dari instansi teknis terkait. Penetapan status ini disepakati bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam rapat koordinasi yang digelar pada Kamis (5/11) malam.
“Penetapan status tanggap darurat ini menjadi landasan hukum untuk percepatan tindakan pemerintah, bukan sekadar keputusan administratif. Fokus utamanya adalah memastikan keselamatan warga, penanganan dampak bencana, serta keberlangsungan pelayanan dasar bagi masyarakat,” ujar Sibral dalam keterangan resminya pada Jumat (6/11/2026).
Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie Jaya, Okta Handipa, merinci bahwa banjir tersebut berdampak pada sedikitnya 762 warga. Sebanyak empat kepala keluarga di Gampong Dayah Usen, Kecamatan Meurah Dua, terpaksa mengungsi akibat rumah mereka terendam.
Selain merendam permukiman warga, banjir juga berdampak pada sejumlah fasilitas umum. Pelayanan air bersih dari PDAM di Kecamatan Panteraja dilaporkan terganggu. Lebih lanjut, terdapat tiga titik tanggul yang membutuhkan penanganan segera untuk meminimalkan risiko dampak lanjutan terhadap masyarakat.
Kondisi ini menegaskan perlunya penanganan lintas sektor. Pemenuhan kebutuhan mendesak warga harus berjalan seiring dengan pembersihan akses jalan yang tertutup lumpur, perbaikan tanggul kritis, dan pemulihan layanan dasar agar aktivitas masyarakat dapat segera kembali normal.
“Penanganan juga sangat diperlukan pada 11 gampong di dua kecamatan yang telah mengalami dampak banjir berulang. Ini termasuk pembersihan badan jalan yang tertutup lumpur serta percepatan penanganan pada titik-titik tanggul yang dinilai kritis,” tambah Okta.
Melalui periode masa tanggap darurat ini, Pemkab Pidie Jaya mengarahkan agar semua tindakan penanganan dilakukan secara terpadu dan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. Upaya ini tidak hanya ditujukan untuk mengatasi dampak banjir saat ini, tetapi juga untuk mengurangi potensi gangguan berulang yang dapat menghambat proses pemulihan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.
Komentar