JAKARTA – Jajaran Polsek Koja, Jakarta Utara, berhasil mengungkap praktik pemalsuan dokumen negara yang telah beroperasi selama tiga bulan. Sebanyak enam orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, yang meliputi pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), Kartu Tanda Penduduk (KTP), hingga ijazah.
Kapolsek Koja Kompol Andry Suharto menjelaskan bahwa para tersangka menawarkan jasa ilegal ini ke seluruh wilayah Indonesia melalui media sosial. Pengungkapan kasus berawal dari adanya laporan mengenai aktivitas mencurigakan di kediaman salah satu tersangka.
Tim Opsnal Polsek Koja kemudian bergerak menuju lokasi di Kampung Mangga, Jalan Syawal Raya, Gang Buntu II Nomor 82, Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, pada Minggu (8/11). Di tempat kejadian perkara, polisi menangkap lima dari enam tersangka.
Kelima tersangka yang diamankan berinisial RK, FFD, R, SS, dan YPW. Sementara itu, satu tersangka lainnya bernama Nanang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
Peran Enam Tersangka dalam Sindikat Pemalsuan
Dalam operasionalnya, sindikat ini membagi peran di antara para anggotanya. Tersangka RK berperan sebagai penyedia lokasi produksi dokumen palsu. Bersama dengan FFD, R, dan SS, RK juga bertugas mencari pelanggan, mengedit, serta mencetak dokumen palsu.
Pemasaran jasa ilegal ini dilakukan melalui WhatsApp Bisnis yang terhubung ke akun media sosial Facebook. Setelah dokumen diedit menggunakan aplikasi, hasilnya dicetak pada kertas khusus, lalu dilaminating.
Selanjutnya, tersangka YPW bertugas mengirimkan dokumen-dokumen palsu tersebut kepada para pemesan menggunakan jasa pengiriman.
Sementara itu, tersangka DPO Nanang diketahui berperan menyediakan peralatan produksi, termasuk komputer, mesin cetak, dan alat pemotong kartu.
Tarif Pemalsuan Dokumen
Sindikat ini mematok tarif yang bervariasi untuk setiap jenis dokumen yang dipalsukan. Harga SIM C dijual seharga Rp 300.000, SIM A Rp 600.000, SIM B1 Umum Rp 1.100.000, dan SIM B2 Umum seharga Rp 1.400.000.
Barang Bukti yang Disita
Dalam pengungkapan ini, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya adalah 129 buah SIM diduga palsu, 12 buah KTP diduga palsu, delapan unit ponsel, satu unit CPU, dua unit printer, dua alat pemotong kartu, satu mesin laminating kartu, serta berbagai perlengkapan pendukung lainnya seperti tinta printer dan bahan baku PVC.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 96 atau Pasal 96A Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan atau Pasal 391 ayat (1) serta Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mereka terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar.
Komentar