Pemerintah mencatat usulan perlindungan lahan seluas 6,46 juta hektare melalui penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Angka ini setara dengan 87,97 persen dari total Lahan Baku Sawah (LBS) nasional. Upaya ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam menjaga keberlanjutan produksi pertanian dan memperkuat fondasi swasembada pangan nasional.
Pembahasan mengenai perlindungan lahan sawah ini menjadi salah satu agenda penting dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Rapat tersebut dilaksanakan di Jakarta pada Rabu (11/11).
Data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) per 21 Oktober 2026 menunjukkan usulan LP2B sawah nasional mencapai 6.463.007 hektare dari total LBS seluas 7.346.470 hektare. Dari 509 kabupaten/kota yang ada, sebanyak 486 daerah atau 95,67 persen telah memenuhi ketentuan minimal LP2B sebesar 87 persen terhadap LBS.
Meskipun demikian, percepatan penetapan target LP2B masih perlu dilakukan di tiga provinsi, yaitu Riau dengan capaian 76,24 persen, Banten 84,73 persen, dan Papua 78,02 persen. Dibandingkan dengan data awal September 2026, jumlah provinsi yang belum memenuhi ketentuan minimal LP2B telah berkurang dari tujuh menjadi tiga. Perkembangan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Di tengah upaya perlindungan lahan sawah, pemerintah menekankan pentingnya menjaga lahan produktif dari alih fungsi. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa perlindungan lahan sawah produktif adalah bagian krusial dari strategi menjaga ketahanan dan kemandirian pangan nasional.
“Kalau lahan sawah produktif terus beralih fungsi, kapasitas produksi pangan kita akan terancam. Karena itu, lahan pertanian harus dilindungi dan kebijakan tata ruang harus berpihak pada keberlanjutan produksi pangan,” tegas Zulkifli Hasan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/11/2026).
Zulkifli Hasan menambahkan, selain mendorong perluasan perlindungan lahan sawah, pemerintah juga menyoroti adanya indikasi alih fungsi sawah seluas 554.615 hektare yang terungkap dalam Rakortas.
Menindaklanjuti temuan tersebut, pemerintah menyepakati pembentukan tim lintas kementerian/lembaga. Tim ini bertugas mengkaji status perizinan, status LP2B saat alih fungsi terjadi, serta jenis lahan sawah untuk menjadi dasar penentuan langkah penyelesaian.
Pemerintah juga berupaya memperkuat aspek regulasi demi memastikan perlindungan lahan berjalan secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan melalui percepatan penetapan Surat Keputusan (SK) LP2B dan integrasinya ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Penguatan regulasi ini didukung dengan penyesuaian data dan peta perlindungan lahan sawah di tingkat pusat dan daerah. Kementerian ATR/BPN bersama pemerintah daerah mendorong sinkronisasi peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD), termasuk penyelesaian kesepakatan peta di 17 provinsi.
Seluruh upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menjadikan perlindungan lahan sawah sebagai prioritas dalam kebijakan pembangunan dan pemanfaatan ruang. Langkah ini penting untuk menjaga lahan produktif, melindungi investasi infrastruktur irigasi, dan mempertahankan kapasitas produksi pangan nasional demi mewujudkan swasembada pangan.
Zulkifli Hasan berharap percepatan penetapan LP2B, penguatan regulasi tata ruang, serta pengawasan terhadap alih fungsi lahan dapat berjalan secara terpadu. Sinergi ini diharapkan mampu memastikan lahan sawah produktif tetap terjaga, sehingga keberlanjutan produksi pertanian dan ketahanan pangan nasional dapat terus diperkuat.
Komentar