JAKARTA – Obligasi daerah dinilai berpotensi menjadi alternatif strategis untuk membiayai pembangunan daerah, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat dan keterbatasan fiskal daerah. Instrumen ini tidak hanya membuka sumber pendanaan baru di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga diharapkan dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus memberikan peluang investasi bagi masyarakat dalam pembangunan.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menekankan bahwa penerbitan obligasi daerah sangat bergantung pada kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Keterbukaan pemerintah dalam menjelaskan sumber pendapatan, penerimaan pajak, hingga alokasi anggaran menjadi kunci utama.
“Kepercayaan publik itu sangat tinggi manakala pemimpin mau bercerita tentang kondisi pendapatan dan uang yang diperoleh dari masyarakat lewat pajak itu digunakan untuk apa,” ujar Dedi dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026). Ia menyampaikan hal ini saat diskusi panel bertajuk “Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” yang digelar Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/11).
Dedi membagikan pengalaman Jawa Barat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor. Ia mengungkapkan bahwa perbaikan infrastruktur yang dirasakan masyarakat membuat mereka secara sukarela menyebarkan informasi positif mengenai manfaat pajak melalui media sosial.
“Kita enggak ada billboard, enggak ada baliho, enggak ada reality show untuk kampanye membayar pajak. Semuanya yang menceritakan itu adalah warga sendiri lewat unggahan di media sosial,” katanya. Dedi menegaskan pentingnya transparansi dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk kejelasan penerimaan pajak dari wilayah dan pembagiannya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, mengingatkan pentingnya perhitungan kemampuan fiskal daerah yang cermat sebelum menerbitkan obligasi. Ia mencontohkan dampak perubahan pembagian penerimaan pajak di Jawa Timur yang mengakibatkan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi sebesar Rp 4,2 triliun.
Emil juga menekankan bahwa belanja pemerintah daerah harus diarahkan pada layanan publik yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti transportasi publik Trans Jatim, dan tidak semata-mata dinilai dari besaran belanja pegawai. Ia menegaskan bahwa guru dan perawat, yang mendominasi belanja pegawai, merupakan investasi masa depan bangsa.
Dari sisi regulasi, Direktur Eksekutif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) I Made Bagus Tirthayatra menjelaskan bahwa penerbitan obligasi daerah harus melalui serangkaian persetujuan, termasuk dari DPRD, Kementerian Keuangan, dan pemenuhan ketentuan OJK. “OJK adalah regulator dari pasar modal yang angle-nya itu adalah perlindungan terhadap investor publik,” kata Made.
Ia menambahkan, pemerintah daerah wajib menyiapkan prospektus, laporan keuangan yang diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pendapat konsultan hukum, serta pemeringkatan obligasi untuk memastikan perlindungan investor.
Direktur Bank DKI Jakarta, Agus Haryoto Widodo, berpendapat bahwa obligasi daerah seharusnya menjadi tambahan investasi untuk mempercepat pembangunan, bukan sekadar menggantikan berkurangnya dana APBD. “Pembiayaannya harus berbasis pendapatan proyek. Tidak boleh nanti menggantungkan lagi ke APBD,” ujarnya. Ia mencontohkan proyek rumah sakit, transportasi, dan penyediaan air bersih sebagai contoh proyek yang dapat dirancang memiliki sumber pendapatan untuk membayar kewajiban obligasi.
Direktur Investment Banking Mandiri Sekuritas, Juwita Lestari, menambahkan bahwa pemerintah daerah perlu menyiapkan proyek yang layak dan membentuk tim khusus untuk mengelola rencana penerbitan serta kewajiban utang. Proyek yang dibiayai obligasi tidak harus selalu menghasilkan pendapatan langsung, tetapi harus memiliki manfaat sosial yang jelas bagi masyarakat.
Juwita menjelaskan bahwa besaran kupon obligasi daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat bunga obligasi pemerintah pusat, peringkat obligasi, penawaran penjamin emisi, dan kondisi pasar. Oleh karena itu, pendampingan dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dinilai penting agar penerbitan obligasi dapat dipersiapkan secara matang.
Komentar