Provinsi Banten menduduki peringkat kedua dalam jumlah kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) terbanyak di Indonesia, menyusul Jawa Barat. Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi tersebut.
“Ya memang sangat miris ya. Di Banten banyak industri, banyak tempat usaha, dan dekat dengan ibu kota, kok banyak yang terkena PHK. Nah, itu kelihatan secara ekonomi global ini masih menjadi persoalan, ditambah dolar yang terus naik sehingga pengusaha merasa bebannya berat,” kata Dimyati pada Jumat (13/11/2026).
Dimyati menjelaskan bahwa situasi ekonomi global yang memengaruhi industri di Banten menjadi salah satu faktor utama tingginya angka PHK. “PHK ini terjadi kan kemungkinan karena pengusahanya rugi atau defisit di tengah situasi ekonomi global saat ini,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antar sektor untuk menjaga iklim investasi dan ketersediaan lapangan kerja di Banten. Dimyati juga mendorong pemerintah untuk mengkaji berbagai opsi insentif bagi dunia usaha. “Maka ini memang penting bagi kita untuk sinergi menjaga keberlanjutan industri, dan ini menjadi prioritas bersama,” paparnya.
Pemerintah daerah sedang menjajaki berbagai opsi insentif, seperti tax holiday dan tax amnesty, serta kemudahan-kemudahan lain bagi pengusaha untuk meringankan beban mereka di tengah ketidakpastian ekonomi global. “Nah, itu yang sedang kita bahas, seperti opsi tax holiday, tax amnesty, dan kemudahan-kemudahan bagi pengusaha agar beban mereka tidak terlalu berat di tengah situasi ekonomi global saat ini,” lanjutnya.
Sebelumnya, data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat bahwa periode Januari hingga Oktober 2026 terdapat 72.336 tenaga kerja yang melaporkan terkena PHK melalui sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Provinsi Jawa Barat menjadi yang tertinggi dengan 20,31% atau 14.694 orang melaporkan terkena PHK.
“Tenaga kerja terkena PHK paling banyak menurut provinsi domisili tenaga kerjanya pada periode ini terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 20,31%,” demikian keterangan resmi situs Satu Data Kemnaker, Minggu (8/11).
Selain Jawa Barat, Provinsi Banten menyusul dengan angka PHK sebanyak 8.649 orang, diikuti oleh Jawa Tengah dengan 6.860 orang.
Penting untuk dicatat bahwa tenaga kerja yang terkena PHK masih memiliki batas waktu enam bulan sejak tanggal PHK untuk mengajukan klaim. Oleh karena itu, data dalam enam bulan terakhir bersifat dinamis dan dapat terus mengalami pembaruan.
Komentar