SERANG – Pemerintah Provinsi Banten telah mencopot foto Gibran Rakabuming Raka dari Pendopo Kantor Gubernur Banten. Keputusan ini diambil setelah Gibran mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.
Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Deden Apriandhi Hartawan, menyatakan bahwa pencopotan foto tersebut diperbolehkan dan harus dilakukan dengan cara yang layak. “Yang harus kita jaga marwahnya, yang harus kita jaga harga dirinya dan lain sebagainya. Jadi tidak serta-merta memperlakukan foto itu dengan tidak baik,” ujar Deden.
Pantauan di Pendopo Kantor Gubernur Banten pada Jumat (13/11/2026) menunjukkan bahwa foto Gibran sudah tidak terpampang lagi. Di lokasi tersebut kini hanya terlihat foto Presiden Prabowo Subianto beserta lambang Garuda Pancasila.
Foto Gibran juga telah disingkirkan dari aula pertemuan. Foto yang masih terpasang di area tersebut kini adalah foto Presiden Prabowo Subianto, Gubernur Banten Andra Soni, dan Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah.
Deden menjelaskan bahwa proses pengunduran diri Gibran tidak mensyaratkan adanya penetapan pemberhentian secara formal. “Kalau melihat dari peraturan itu, pengunduran kemarin itu ya mungkin sudah memenuhi persyaratan,” katanya.
Pencopotan foto Gibran ini juga telah diizinkan untuk dilakukan di sekolah-sekolah di wilayah Banten, mengingat Gibran sudah resmi berhenti dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. “Sekolah sih bisa. Ya kalau memang nanti tadi yang saya sampaikan ketentuannya itu memang sudah dianggap resmi dengan mengajukan pengunduran dan diserahkan kepada pimpinan MPR ya berarti sudah, sudah bisa,” ungkap Deden.
Sebelumnya, Gibran telah menyerahkan surat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden. Ketua MPR, Ahmad Muzani, mengonfirmasi bahwa posisi Wakil Presiden kini kosong sejak surat pengunduran diri tersebut diterima. “Sejak Pak Gibran menyatakan mundur, kosong,” kata Muzani di Gedung MPR, Jakarta Pusat, Kamis (12/11).
Muzani menambahkan bahwa MPR akan segera berupaya mengisi kekosongan jabatan tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, pengisian jabatan Wakil Presiden harus dilakukan paling lambat dalam kurun waktu 60 hari. “MPR segera melakukan langkah-langkah secepatnya untuk mengisi jabatan itu, MPR punya waktu selambat-lambatnya 60 hari,” ujarnya.
Komentar