Sidang Etik Jenderal Listyo Sigit Digelar Pekan Depan, Aturan Persidangan Diatur Perpol

Polri akan menggelar Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pekan depan terkait kasus penyadapan. Mekanisme diatur Perpol Nomor 4 Tahun 2026.

Sidang Etik Jenderal Listyo Sigit Digelar Pekan Depan, Aturan Persidangan Diatur Perpol
Foto: Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (Istimewa)

Jakarta – Polri menjadwalkan Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pekan depan. Sidang etik ini terkait dengan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menyatakan bahwa pelaksanaan sidang etik untuk Jenderal Listyo Sigit akan digelar pada minggu depan. Hal ini disampaikan saat bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

“Tadi saat bersama Pak Menko Polkam, Pak Kadiv Humas sudah menyampaikan untuk Bapak LSP akan dilaksanakan pada pekan depan,” kata Trunoyudo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

Trunoyudo menjelaskan bahwa mekanisme persidangan tersebut telah diatur dalam Peraturan Polisi (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Ketentuan mengenai hal ini terdapat pada Pasal 42.

“Terkait dengan aturan, tentu mekanisme Perpol yang kami sampaikan ini diatur dalam ketentuan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri,” tutur Trunoyudo. “Tepatnya di Pasal 42 ya. Kami sampaikan bahwasanya ini mekanisme untuk melakukan proses sidang kode etik lanjutan pada pekan depan.”

Mengenai susunan majelis sidang dan siapa yang akan memimpin persidangan untuk Listyo Sigit, Trunoyudo menyatakan bahwa informasi tersebut akan disampaikan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dalam Perpol.

“Nanti akan kami sampaikan sesuai dengan mekanisme Perpol yang kami sampaikan tadi,” ucap dia.

Pasal 42 Perpol tersebut mengatur mengenai susunan organisasi serta ketentuan kepangkatan bagi anggota Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Berdasarkan pasal tersebut, susunan organisasi KKEP terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, yang keduanya merangkap sebagai anggota, serta Anggota.

Keanggotaan KKEP memiliki ketentuan pangkat yang meliputi setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari pangkat Terduga Pelanggar.

Sebelumnya, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal yang melibatkan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya. Keempat tersangka tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Saat ini, tiga dari empat tersangka telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Markas Komando Brimob Kelapa Dua, Depok. Irjen Slamet Uliandi belum ditahan karena masih dalam proses pemulihan kesehatan.

Dugaan praktik penyadapan ini dilaporkan telah berlangsung sejak tahun 2025. Presiden Prabowo Subianto kemudian memberhentikan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu (4/11). Polri juga telah menggelar sidang etik terhadap Irjen Ahrie Sonta pada 10 November dan Irjen Eko Hadi pada 17 November. Kedua perwira tinggi tersebut telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *