Irjen Eko Hadi Dipecat Polri, Akui Menyesal dan Minta Maaf

Irjen Eko Hadi Santoso dipecat dari Polri terkait kasus penyadapan ilegal. Ia mengaku menyesal dan meminta maaf atas perbuatannya.

Irjen Eko Hadi Dipecat Polri, Akui Menyesal dan Minta Maaf
Foto: Komisioner Kompolnas Choirul Anam dan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo (Rumondang Naibaho/detikcom)

JAKARTA – Irjen Eko Hadi Santoso, salah satu dari empat tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau dipecat dari institusi Polri. Dalam prosesnya, Eko disebut mengakui penyesalannya dan menyampaikan permohonan maaf.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Komisioner Kompolnas, Choirul Anam, yang turut mengikuti jalannya persidangan Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terhadap Eko Hadi di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11/2026). Sidang etik tersebut berlangsung selama kurang lebih sembilan jam, dari pukul 09.00 WIB hingga 18.00 WIB.

“Juga ada ucapan walaupun banding tadi, jadi ada juga ucapan dari terduga itu juga ucapan penyesalan dan meminta maaf,” ujar Anam.

Anam menjelaskan bahwa Kompolnas memantau langsung dan mengawal jalannya persidangan etik terhadap Eko Hadi. Ia menilai rangkaian persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami Kompolnas melihat langsung, berinteraksi langsung dengan mekanisme yang sedang diselenggarakan hari ini,” ucapnya.

Lebih lanjut, Anam mengungkapkan bahwa seluruh pihak, baik saksi maupun terduga pelanggar, telah diberikan ruang yang memadai untuk memaparkan pembelaan selama persidangan berlangsung.

“Penyelenggaraannya persis tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Karo Penmas, memang dari pagi sampai sore. Ya, sekian saksi diperiksa. Semua pihak dikasih kesempatan ya untuk menguraikan, menunjukkan kepentingannya, alur kewenangan, peristiwa, sampai fakta juga diurai sedemikian rupa sehingga menurut kami juga dalam konstruksi peristiwa itu cukup mendalam, ya, dalam kerangka memang sidang etik tentunya,” tuturnya.

“Dan dengan kesempatan juga apa menghadirkan saksi yang meringankan ya, dengan interaksi yang cukup panjang, dengan pembelaan yang juga cukup panjang, dengan penuntutan yang saya kira juga cukup panjang,” sambungnya.

Menurut Anam, proses pemeriksaan yang dilakukan serta pemberian kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan menjadi bukti bahwa persidangan etik berjalan secara akuntabel.

“Oleh karenanya kami melihat mekanisme yang terjadi tadi ya sudah berjalan sesuai dengan aturannya, dan kami kira Kompolnas menganggap peristiwa ini, mekanisme yang tadi diselenggarakan ya kredibilitasnya terjaga,” pungkasnya.

Sebelumnya, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya. Keempat tersangka tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Saat ini, tiga dari empat tersangka telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi belum ditahan karena masih dalam proses pemulihan kesehatan.

Dugaan praktik penyadapan terhadap Presiden Prabowo ini dilaporkan telah berlangsung sejak tahun 2025. Presiden Prabowo kemudian memberhentikan Listyo Sigit dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu (4/11). Polri juga telah menggelar sidang etik terhadap Ahrie Sonta pada (10/11) dan Eko Hadi pada (17/11). Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap keduanya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *