Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bahwa angka inflasi Indonesia saat ini tercatat sebesar 3,23 persen. Menurutnya, angka tersebut masih berada dalam kisaran yang cukup baik, yaitu antara 1,5 hingga 3,5 persen.
Pernyataan ini disampaikan Tito saat memberikan sambutan dalam acara Malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Batch III Regional Papua di Jakarta Timur, Selasa (17/11/2026) malam. Awalnya, Tito menjelaskan mengenai pentingnya kategori Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penghargaan tersebut.
“Nah kemudian yang kedua adalah masalah kedukcapilan. Kenapa ini kita perlombakan juga? Karena ini salah satu data yang paling lengkap tentang kependudukan, itulah data Dukcapil-an yang kita kelola bersama-sama antara Kemendagri dengan Dukcapil seluruh kabupaten kota dan di provinsi dikoordinir oleh provinsi. Ya. Ini 290 juta lebih penduduk Indonesia, 98% sudah ada di dalam data kita, data di tingkat pusat,” ujar Tito Karnavian.
Tito berharap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) dapat segera diselesaikan. RUU ini diharapkan dapat memperkuat peran data kependudukan sebagai basis perencanaan pembangunan, pengawasan, penyaluran bantuan sosial, hingga pelayanan publik.
“Yang kedua adalah kita sedang juga berproses Undang-Undang Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia pun itu nanti basis datanya adalah NIK juga, Nomor Induk Kependudukan dari data Dukcapil. Oleh karena itu siapa yang paling rapi, daerah paling rapi menyelenggarakan kedukcapilan, kita berikan penghargaan,” jelasnya.
Selanjutnya, Tito memaparkan alasan adanya kategori Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Ia kembali menegaskan bahwa angka inflasi saat ini berada di 3,23 persen.
“Nah yang terakhir adalah pertumbuhan ekonomi. Kita sudah sering apa namanya, bicarakan mengenai penanganan atau pengendalian harga barang dan jasa yang kita sebutkan inflasi, yang terjaga saat ini cukup baik di angka 3,23%. Itu fine dalam range 1,5 sampai dengan 3,5. Tapi angka nasional ini adalah agregat penjumlahan dari usaha pusat, pemerintah pusat dan usaha pemerintah daerah yang jumlahnya 552 daerah,” terang Tito.
Ia kembali menekankan bahwa angka inflasi yang ada masih dalam kategori baik dan berada dalam rentang yang ditentukan. “Oleh karena itu 552 daerah ini harus semuanya peduli untuk menjaga harga barang jasa, bukan hanya untuk kepentingan nasional tapi untuk kepentingan daerah masing-masing. Agar rakyat cukup dan mampu menjangkau harga barang dan jasa yang ada di daerah masing-masing. Dan akan membuat masyarakat menjadi tenang,” imbuhnya.
Tito menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi mencerminkan kerja keras kepala daerah. Hal ini juga menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga di suatu daerah.
“Yang kedua adalah kemampuan kepala daerah untuk menjaga iklim usaha, karena komponen keduanya adalah investasi. Makin banyak investasi masuk, seperti tadi Merauke kenapa dapat penghargaan? Merauke langsung bergerak sangat cepat sekali ketika investasi masuk dan dengan berbagai proyek-proyek besar yang ada di situ,” katanya.
Pemerintah pusat, lanjut Tito, melakukan evaluasi belanja daerah setiap tiga bulan. Ia menyoroti banyak daerah yang belum mencapai target pendapatan dan memiliki belanja rendah, yang berakibat pada lambatnya perputaran uang di masyarakat dan perlambatan ekonomi.
Tito berharap para kepala daerah dapat memahami pentingnya mencapai target pendapatan sesuai APBD dan meningkatkan belanja daerah agar uang beredar di masyarakat dan menstimulasi sektor swasta. Jika sektor swasta bergerak, maka pendapatan daerah akan meningkat dan ekonomi akan berputar.
“Yang terakhir adalah antara ekspor dikurangi impor. Maka nggak heran Mimika naik terus, tinggi terus pertumbuhan ekonominya. Karena apa? Karena ada Freeport yang ekspor. Teluk Bintuni naik. Papua Tengah ikut-ikutan karena adanya ekspor. Kemudian juga yang di Papua Barat juga menjadi tinggi, karena apa? Karena adanya dari Teluk Bintuni ekspor,” ungkapnya.
Mendagri juga mengemukakan bahwa ekspor tidak harus selalu berasal dari perusahaan besar. Ia mendorong daerah lain untuk memberdayakan masyarakat, UMKM, dan pelaku usaha lainnya agar dapat mengekspor produk lokal.
“Banyak sebetulnya. Di misalnya di Raja Ampat di Papua Barat itu kan banyak kerajinan-kerajinan kerang dan lain-lain, ya. Kemudian potensi ikan misalnya yang ada di daerah Fakfak, di daerah Raja Ampat, di daerah Biak, itu banyak sekali, tuna dan lain. Nggak hanya dimakan lokal tapi bagaimana untuk membuatnya bisa menjadi berorientasi ekspor, hilirisasi,” ucapnya.
Tito mengatakan kategori penghargaan ini sengaja dibuat untuk mengingatkan kembali pentingnya pertumbuhan ekonomi. Ia juga mengumumkan bahwa program apresiasi pemerintah daerah berprestasi akan kembali digelar tahun depan.
“Tahun depan dari Menteri Keuangan udah menyampaikan lebih kurang Rp 1 triliunan juga, entah nanti uangnya di Kementerian Keuangan atau di Kemendagri, tapi programnya insyaallah kita tetap adakan. Kami mohon dukungan lagi dari Bapak Rifqi nantinya, mohon dukungan,” tutupnya.
Komentar