Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menerima kunjungan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Balai Kota Jakarta. Pertemuan tersebut membahas skema pembiayaan infrastruktur ibu kota melalui pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Mendagri Tito Karnavian menyatakan bahwa pertemuan ini merupakan kunjungan pertamanya ke Balai Kota Jakarta dalam dua tahun terakhir. Sebelumnya, Gubernur Anung beberapa kali mendatangi kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendiskusikan berbagai persoalan pembangunan di Jakarta.
“Yang kita bicarakan paling utama adalah mengenai masalah obligasi daerah. Dulu kan beliau pernah menyampaikan ada rencana membuat obligasi daerah,” ujar Tito di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Pemerintah pusat, lanjut Tito, sebelumnya telah membahas rencana penerbitan obligasi daerah tersebut. Namun, pemerintah pusat memiliki kekhawatiran bahwa skema itu justru dapat memberatkan pemerintahan daerah di masa mendatang. Meskipun Jakarta dinilai memiliki kemampuan finansial yang kuat untuk membayar obligasi, pemerintah pusat perlu mempertimbangkan kondisi daerah lain dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah dan masih bergantung pada dana transfer pusat.
“Takutnya jadi beban bagi pemerintahan berikutnya. Meskipun kalau untuk Jakarta mungkin memiliki kemampuan membayar, tapi daerah-daerah lain nanti kalau ikut yang nggak punya kemampuan bayar, bagaimana?” tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Anung akhirnya memutuskan untuk mengalihkan skema pembiayaan dari obligasi daerah menjadi pinjaman melalui PT SMI, yang merupakan badan usaha di bawah Kementerian Keuangan. Skema pinjaman ini akan diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, termasuk fasilitas kesehatan seperti rumah sakit.
Salah satu opsi pembayaran yang sempat dibahas adalah melalui pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum dibayarkan oleh pemerintah pusat kepada Pemprov DKI Jakarta.
“Dapat uang untuk pinjaman membangun rumah sakit misalnya, kemudian piutang yang dari sini, DKI yang ada di Kementerian Keuangan DBH, DBH-nya itu yang dipotong,” jelas Tito.
Menurut Tito, skema pinjaman melalui PT SMI ini dianggap lebih baik karena dapat menghindarkan kepala daerah berikutnya dari beban pembayaran utang. Pembayaran pinjaman tersebut akan dilakukan melalui pemotongan DBH. Kemendagri pada prinsipnya menyetujui rencana ini dan akan segera mengeluarkan rekomendasi sebagai salah satu persyaratan bagi PT SMI dalam memberikan pinjaman kepada pemerintah daerah.
“Prinsipnya setuju. Setelah saya mendengar paparan beliau, kami akan mengeluarkan rekomendasi itu segera,” imbuh Tito.
Gubernur Anung menjelaskan bahwa kebutuhan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta mencapai sekitar Rp 7,5 triliun. Dari total tersebut, sekitar Rp 3 triliun akan dipenuhi melalui DBH, sementara sisa Rp 4,5 triliun akan berasal dari pinjaman PT SMI.
“Di APBD kita itu ada kebutuhan kurang lebih Rp 7,5 triliun. Yang Rp 3 triliun nanti dari DBH dan yang Rp 4,5 triliun itu dari SMI,” terang Anung.
Anung meyakini bahwa Jakarta memiliki kapasitas yang memadai untuk melunasi pinjaman tersebut. Ia juga memahami pertimbangan pemerintah pusat terkait penolakan rencana obligasi daerah, yang dikhawatirkan akan diikuti oleh daerah lain yang mungkin tidak memiliki kemampuan finansial yang sama.
Perubahan skema pembiayaan ini dinilai krusial agar pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta tahun 2027 dapat segera diselesaikan.
“Karena RAPBD untuk tahun 2027 harus sudah selesai, maka kami harus mengubah persetujuan dari dulu yang obligasi menjadi SMI ataupun DBH tadi kekurangannya,” ucapnya.
Gubernur Anung menyampaikan rasa syukurnya atas kepastian skema pembiayaan yang diberikan oleh Mendagri. Saat ini, pembahasan RAPBD 2027 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dilaporkan hampir rampung.
“Saya bersyukur bahwa dalam kondisi yang seperti ini APBD Jakarta untuk 2027 hampir terselesaikan, tinggal ketok palu saja,” tutup Anung.
Komentar