DPRD DKI Jakarta memberikan dukungan terhadap program pembangunan Sekolah Rakyat yang bertujuan untuk memperluas akses pendidikan. Namun, dalam pelaksanaannya, pembangunan fasilitas pendidikan ini diminta untuk tidak mengorbankan kawasan ruang terbuka hijau (RTH), termasuk Hutan Kota Universitas Indonesia (UI).
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menyatakan bahwa program Sekolah Rakyat memiliki niat baik untuk memberikan kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat. Meskipun demikian, ia menekankan pentingnya pertimbangan lokasi pembangunan agar tidak mengganggu fungsi ekologis kawasan hijau yang sudah ada.
“Kami mendukung program Sekolah Rakyat karena tujuannya baik, yakni memberikan kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat. Tetapi, pemilihan lokasinya juga harus diperhatikan. Jangan sampai ada fungsi lingkungan yang dikorbankan. Masih perlu dicari alternatif lokasi yang sesuai dan tidak mengganggu kawasan hutan kota,” ujar Yuke di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Yuke Yurike menegaskan bahwa keberadaan Hutan Kota UI harus tetap dipertahankan sebagai kawasan RTH. Menurutnya, hutan kota memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan di tengah pesatnya pembangunan di Jakarta.
Ia menambahkan bahwa kawasan hijau sangat dibutuhkan untuk menjaga kualitas lingkungan, mengurangi dampak polusi, serta berfungsi sebagai daerah resapan air. Oleh karena itu, kawasan yang sudah memiliki fungsi ekologis seharusnya tidak mudah dialihfungsikan untuk kepentingan pembangunan lainnya.
“Keberadaan Hutan Kota UI harus tetap dipertahankan. Jakarta masih membutuhkan banyak ruang terbuka hijau untuk menjaga kualitas lingkungan, mengurangi dampak polusi, sekaligus menjadi ruang resapan air. Jangan sampai kawasan yang sudah memiliki fungsi ekologis justru berkurang,” ungkapnya.
Yuke menilai pemerintah perlu berupaya mencari alternatif lahan lain yang lebih sesuai dengan peruntukan tata ruang. Dengan demikian, pembangunan Sekolah Rakyat dapat tetap direalisasikan tanpa harus mengurangi kawasan RTH yang telah ada.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap rencana pembangunan di kawasan yang memiliki fungsi ekologis harus melalui kajian yang matang, termasuk memastikan kesesuaian pemanfaatan lahan dengan ketentuan tata ruang yang berlaku.
Menurutnya, penataan ruang di Jakarta harus mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan perlindungan lingkungan, mengingat manfaat jangka panjang dari ruang terbuka hijau yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyatakan dukungannya terhadap program pembangunan Sekolah Rakyat yang digagas oleh pemerintah pusat. Pemprov DKI bahkan telah mengusulkan dua lokasi pembangunan sekolah tersebut, yang masing-masing berlokasi di Jakarta Barat dan Jakarta Timur.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan bahwa kedua lokasi tersebut telah diajukan kepada Menteri Sosial dalam sebuah pertemuan beberapa waktu lalu. Masing-masing lokasi yang diusulkan memiliki luas sekitar 2 hektare.
“Ketika saya menerima Pak Menteri, saya mengajukan dua tempat ini. Satu di Jakarta Barat dan satunya di Jakarta Timur,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/11).
Komentar