JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan keringanan iuran selama enam bulan bagi seluruh pedagang yang terdampak relokasi dalam upaya penataan kawasan Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Kebijakan ini mencakup pedagang sayur maupun pedagang lainnya yang akan dipindahkan ke lokasi baru.
Keputusan ini disampaikan langsung oleh Pramono Anung saat memimpin rapat di tingkat kecamatan Kramat Jati pada Jumat (13/11/2026). Ia menekankan pentingnya penyelesaian penataan kawasan pasar yang telah menjadi persoalan lama selama lebih dari 60 tahun ini. “Bagi pedagang sayur ataupun pedagang yang direlokasi, diperlakukan sama, diberikan kebebasan untuk iuran selama 6 bulan,” ujar Pramono.
Pramono berharap penataan Pasar Kramat Jati kali ini dapat memberikan solusi menyeluruh untuk menciptakan kawasan pasar yang lebih tertib dan teratur. Ia juga menginstruksikan jajarannya untuk mengedepankan pendekatan yang humanis dalam setiap proses relokasi. “Untuk penanganan kali ini benar-benar humanis, membuka ruang dialog yang terbuka seluas-luasnya,” tuturnya.
Meskipun demikian, Gubernur menegaskan bahwa para pedagang tetap diwajibkan untuk pindah ke lokasi yang telah disediakan oleh pemerintah. Keputusan mengenai penataan kawasan ini menurutnya sudah final. “Prinsipnya, esensinya, saya sudah memutuskan semuanya harus masuk ke dalam dan harus pindah untuk membuat Kramat Jati menjadi lebih baik,” tegasnya.
Pramono mengakui masih ada sejumlah pedagang sayur yang belum sepenuhnya menyelesaikan proses relokasi. Ia meminta jajarannya untuk segera menuntaskan pemindahan tersebut, mengingat lokasi baru yang memadai telah tersedia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan penataan Pasar Kramat Jati dapat mewujudkan kawasan yang lebih tertib tanpa mengabaikan kepentingan para pedagang yang telah lama beraktivitas di sana.
Komentar