Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons insiden longsor yang terjadi di area parkir lapangan padel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Ia menegaskan bahwa setiap bangunan komersial yang tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) wajib ditutup tanpa terkecuali.
Penegasan ini disampaikan Pramono saat memimpin rapat tingkat kecamatan di Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Jumat (13/11/2026). Ia telah menginstruksikan jajarannya untuk menindak tegas bangunan yang tidak mengantongi izin, termasuk fasilitas olahraga seperti lapangan padel.
“Kalau ada bangunan yang belum ada PBG, terutama untuk komersial, terutama untuk misalnya padel, saya segera minta untuk ditutup. Nggak ada kompromi untuk itu,” ujar Pramono.
Pramono menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya telah memberikan relaksasi pembangunan lapangan padel, namun syarat utamanya adalah seluruh bangunan harus dilengkapi PBG. Ia menekankan tidak akan ada pengecualian bagi pemilik bangunan yang melanggar ketentuan ini, siapapun latar belakangnya.
“Bagi siapa pun yang tidak punya PBG, termasuk yang dimiliki oleh siapa pun, termasuk politisi atau pejabat, saya minta untuk ditutup,” tegasnya.
Aturan ini berlaku untuk semua pihak tanpa memandang latar belakang. Pramono meminta jajarannya untuk tidak berkompromi dalam menegakkan aturan perizinan bangunan.
Sebelumnya, insiden longsor di area parkir lapangan padel yang sedang dibangun di Kemang berdampak pada lima rumah warga. Warga menyoroti masalah perizinan dan prosedur proyek, mengingat ini adalah kejadian longsor kedua.
“Dua kali kejadiannya. Pertama di akhir bulan September, waktu Isya, pas saya lagi rapat di sini jam 20.00 WIB. Kedua, kemarin jam 14.00 WIB,” kata salah satu tokoh warga, Haji Edy Mulyadi Murtado, saat ditemui di lokasi.
Tanah longsor tersebut menutupi akses jalan dan menyebabkan lima rumah warga terdampak. Area parkir lapangan padel tersebut dibangun di lokasi yang memiliki kontur tanah lebih tinggi dari permukiman warga.
Komentar