Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan insentif berupa pembebasan biaya sewa selama enam bulan bagi pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kebijakan ini bertujuan untuk menata para pedagang yang selama ini berjualan di pinggir jalan agar pindah ke fasilitas pasar yang dikelola oleh Perumda Pasar Jaya.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa relokasi PKL menjadi salah satu agenda utama dalam rapat tingkat Kecamatan Kebayoran Lama. Ia secara tegas meminta agar para pedagang dipindahkan ke pasar-pasar yang telah disiapkan.
“Maka untuk itu, tadi ada UMKM, ada Kepala Dinas UMKM juga, dan juga Dirut Pasar Jaya, saya minta ini semuanya direlokasi masuk ke fasilitas yang dimiliki oleh Pasar Jaya,” ujar Pramono saat memimpin rapat tingkat kecamatan di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026).
Untuk mendorong para pedagang bersedia pindah, Pemprov DKI memberikan keringanan. “Saya menyetujui untuk selama 6 bulan diberikan gratis tanpa sewa, supaya mereka bersedia untuk pindah,” lanjutnya.
Camat Kebayoran Lama, Mustopa Thohir, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan beberapa lokasi untuk menampung para pedagang tersebut. Relokasi akan dilakukan ke Pasar Bantar Putih dan Pasar Kebayoran Lama.
PKL yang menjadi sasaran penataan ini sebagian besar berdagang di Jalan Baru, Jalan Tengku Nyarif, dan Jalan Masjid Al-Huda. “PD Pasar Jaya akan menyiapkan lokasi yang ada di Pasar Bantar Putih dan Pasar Kebayoran Lama untuk menampung para pedagang-pedagang yang ada di lokasi yang tadi saya sebutkan,” ungkap Mustopa.
Selain fokus pada penataan PKL, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyoroti persoalan parkir liar di wilayah Kebayoran Lama. Pramono Anung meminta agar Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta jajaran wali kota dan camat berkoordinasi untuk melakukan penertiban terhadap praktik parkir liar yang selama ini kerap menggunakan badan jalan.
Komentar