Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memberikan pendampingan dan dukungan penuh kepada tujuh santri yang diduga menjadi korban pelecehan seksual. Kasus ini terjadi di Pondok Pesantren Darul Hasbi, Jakarta Selatan.
Pramono Anung menyampaikan hal tersebut saat ditemui di sela peninjauan Hutan Kota Kepanduan di Penjaringan, Jakarta Utara, pada Kamis (12/11/2026). Ia mengaku telah mengetahui informasi mengenai dugaan kasus kekerasan seksual tersebut dan menegaskan bahwa aparat pemerintah di wilayah tersebut juga telah mengetahuinya.
“Saya sudah mendengar itu, dan aparat pemerintah di tempat tersebut juga sudah mengetahui itu. Dan bagi saya pribadi sebagai Gubernur, siapapun yang melakukan tindakan seksual atau kekerasan ataupun apa pun yang berkaitan dengan itu, maka Pemerintah DKI Jakarta mendukung sepenuhnya untuk hal ini diungkap,” ujar Pramono.
Ia menekankan bahwa kekerasan seksual adalah kejahatan yang harus diungkap tuntas. Oleh karena itu, Pramono telah meminta aparat setempat untuk membantu penanganan kasus ini agar dapat diusut secara menyeluruh.
Lebih lanjut, Gubernur DKI Jakarta meminta para korban untuk tidak takut dalam mengungkap kejadian yang telah mereka alami. Ia menjamin bahwa Pemprov DKI Jakarta akan hadir untuk memberikan pendampingan dan dukungan sepenuhnya kepada para korban.
“Dan kemudian bagi para korban jangan takut, Pemerintah DKI Jakarta hadir untuk menjadi pendamping dan kita akan memberikan support sepenuhnya untuk itu,” imbuhnya.
Dugaan kekerasan seksual ini dilaporkan menimpa sekitar tujuh orang santri di Pondok Pesantren Darul Hasbi. Kasus tersebut diduga terjadi dalam rentang waktu antara tahun 2024 hingga 2026.
Pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh F, yang merupakan pimpinan pondok pesantren di Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Penyelidikan juga mencakup kemungkinan adanya korban lain dari pelaku tersebut.
“Kami masih mengidentifikasi yang lain, ya. Karena memang kalau secara informasi umum ada tujuh korban, tapi kami masih kembangkan, mungkin ada korban-korban lain yang belum bisa kita temukan,” kata Direktur Reserse (Dirres) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Perlindungan Profesi dan Profesi Anak (PPO) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari, pada Rabu (11/11).
Komentar