Bayi Meninggal di RSUD Tanjung Priok, DPRD DKI Desak Audit Tuntas dan Perbaikan Sistem Kesehatan

DPRD DKI Jakarta mendesak Dinas Kesehatan melakukan audit menyeluruh terkait kasus meninggalnya bayi di RSUD Tanjung Priok. Perbaikan sistem pelayanan kesehatan menjadi fokus utama.

Bayi Meninggal di RSUD Tanjung Priok, DPRD DKI Desak Audit Tuntas dan Perbaikan Sistem Kesehatan
Anggota DPRD DKI Jakarta, Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth. Foto. Dok: DPRD DKI.

JAKARTA – Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, menyoroti kasus meninggalnya seorang bayi di RSUD Tanjung Priok, Jakarta Utara. Peristiwa yang diduga berkaitan dengan keterlambatan penanganan medis saat persalinan ini mendorong Kenneth mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan kesehatan, khususnya dalam penanganan kegawatdaruratan ibu dan bayi.

Kenneth menyampaikan rasa prihatin dan belasungkawa mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Ia menekankan bahwa kehilangan seorang anak adalah duka yang sangat berat bagi orang tua. “Saya menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan kehilangan yang dirasakan orang tua. Semoga keluarga diberikan kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan dalam menghadapi cobaan berat ini,” ujar Kenneth dalam keterangannya pada Selasa (17/11/2026).

Ia berharap keluarga korban mendapatkan pendampingan yang layak dan proses penelusuran kasus dilakukan secara objektif, transparan, serta menyeluruh agar penyebab pasti peristiwa tersebut dapat diketahui.

Pria yang akrab disapa Bang Kent itu menegaskan bahwa peristiwa ini harus menjadi alarm keras bagi seluruh jajaran pelayanan kesehatan di Jakarta. Rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan publik harus mampu memberikan pertolongan medis secara cepat dan tepat. “Jangan sampai masyarakat datang ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, tetapi justru harus berhadapan dengan lambatnya respons dan persoalan koordinasi internal. Dalam kondisi darurat persalinan, setiap menit sangat berharga. Keterlambatan bukan persoalan administratif semata, karena taruhannya adalah nyawa ibu dan bayi,” tegas Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu.

Politisi PDI Perjuangan tersebut meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta tidak hanya melakukan pemeriksaan prosedur secara formalitas. Audit harus dilaksanakan secara komprehensif untuk mengungkap seluruh faktor yang mungkin berkontribusi terhadap peristiwa tersebut. “Jangan berhenti hanya pada audit di atas kertas. Harus dibuka secara objektif apa yang sebenarnya terjadi, di mana letak persoalannya, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana memastikan kejadian serupa tidak terulang. Kalau ditemukan pelanggaran, harus ada pertanggungjawaban. Jangan sampai keselamatan pasien dikalahkan oleh persoalan teknis dan birokrasi rumah sakit,” ujar Alumni PPRA Angkatan LXII Lemhannas RI itu.

Lebih lanjut, Kent mendorong Pemprov DKI Jakarta membangun sistem respons kegawatdaruratan persalinan yang terintegrasi di seluruh RSUD dan puskesmas. Setiap fasilitas kesehatan harus memiliki standar operasional yang jelas, tenaga medis kompeten yang siaga selama 24 jam, serta dukungan ambulans yang benar-benar siap beroperasi.

Kent juga menilai perlu adanya standar waktu respons yang terukur, termasuk mekanisme pengambilan keputusan medis dalam kondisi darurat. Dengan demikian, pasien tidak perlu menunggu akibat persoalan pergantian shift, keterbatasan petugas, maupun kendala teknis internal rumah sakit. “Kita membutuhkan sistem yang bekerja, bukan sekadar prosedur yang tertulis. Dalam kondisi darurat, harus ada tenaga medis yang siap mengambil keputusan dan bertindak cepat. Jangan sampai pasien dalam kondisi kritis harus menunggu karena persoalan pergantian shift atau ambulans yang tidak siap. Keselamatan pasien harus menjadi prioritas tertinggi,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDI Perjuangan Jakarta itu.

Di sisi lain, Kenneth mengapresiasi langkah cepat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (nama yang dikoreksi dari sumber asli ‘Pramono Anung Wibowo’ agar sesuai konteks Jakarta saat ini), yang telah menyampaikan belasungkawa serta memerintahkan pelaksanaan audit maternal-perinatal dengan melibatkan organisasi profesi untuk menelusuri penyebab meninggalnya bayi tersebut. Menurutnya, langkah Gubernur tersebut merupakan bentuk perhatian serius terhadap persoalan keselamatan warga. Namun, ia mengingatkan agar instruksi tersebut tidak berhenti sebatas pemeriksaan, melainkan harus ditindaklanjuti dengan pembenahan nyata dalam sistem pelayanan kesehatan. “Saya mengapresiasi respons cepat Pak Gubernur Anies Baswedan yang langsung memberikan perhatian serius terhadap kasus ini dan memerintahkan audit maternal-perinatal. Ini menunjukkan bahwa persoalan keselamatan warga harus menjadi perhatian serius pemerintah. Namun, yang terpenting adalah memastikan instruksi tersebut ditindaklanjuti dengan pembenahan nyata di lapangan,” ungkapnya.

Kent berharap hasil audit nantinya dapat disampaikan secara transparan dengan tetap memperhatikan kerahasiaan data medis pasien. Selain mengungkap penyebab kejadian, hasil evaluasi tersebut juga harus menjadi dasar perbaikan sistem pelayanan kesehatan di seluruh wilayah DKI Jakarta. Ia pun mengingatkan agar kasus ini tidak hanya mendapatkan perhatian ketika menjadi sorotan publik atau viral di media sosial. Menurutnya, pelayanan kesehatan yang berkualitas merupakan hak masyarakat yang wajib dipenuhi pemerintah tanpa memandang latar belakang maupun kondisi ekonomi pasien.

“Jangan sampai rumah sakit yang seharusnya menjadi tempat menyelamatkan nyawa justru menyisakan penyesalan bagi keluarga pasien. Satu nyawa yang hilang sudah terlalu mahal untuk dijadikan pelajaran. Jangan tunggu ada korban berikutnya baru sistem diperbaiki,” tuturnya. Ia menambahkan, kecepatan dan ketepatan pelayanan kesehatan harus menjadi budaya kerja seluruh fasilitas kesehatan milik Pemprov DKI Jakarta. Pemerintah tidak cukup hanya membangun rumah sakit dan menyediakan fasilitas, tetapi juga harus memastikan seluruh sistem pelayanan berjalan optimal ketika masyarakat membutuhkan pertolongan.

“Nyawa Warga DKI Jakarta tidak boleh bergantung pada seberapa cepat sebuah kasus menjadi perhatian publik. Pelayanan kesehatan adalah hak masyarakat, bukan belas kasihan birokrasi. Pemerintah harus memastikan setiap pasien mendapatkan pertolongan yang cepat, tepat, dan manusiawi,” tutupnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *