Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan dukungan penuh terhadap program pembangunan Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh pemerintah pusat. Pemprov DKI telah secara resmi mengusulkan dua lokasi strategis di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Timur untuk pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.
Gubernur DKI Jakarta, yang saat itu menjabat, menyampaikan bahwa kedua lokasi tersebut telah diajukan kepada Menteri Sosial dalam sebuah pertemuan beberapa waktu lalu. Masing-masing lokasi yang diusulkan memiliki luas lahan sekitar 2 hektare.
“Ketika saya menerima Pak Menteri, saya mengajukan dua tempat ini. Satu di Jakarta Barat dan satunya di Jakarta Timur,” ujar Gubernur saat ditemui di Balai Kota Jakarta pada Selasa, 17 November 2026.
Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan bahwa salah satu lahan yang disiapkan di Jakarta Timur berlokasi di kawasan Cakung. Penyediaan lahan ini merupakan respons Pemprov DKI terhadap penambahan kuota pembangunan Sekolah Rakyat yang telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Untuk ke depan karena ada penambahan kuota yang diberikan oleh Bapak Presiden, kami menyiapkan dua tempat, satu di Jakarta Barat, satu di Jakarta Timur. Jakarta Timur saya ingat tempatnya di Cakung,” terangnya.
Gubernur menekankan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan kewenangan penuh dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, Pemprov DKI tidak berniat mengambil alih kewenangan tersebut, melainkan memilih untuk berkontribusi melalui penyediaan lahan yang dibutuhkan.
“Pemprov DKI Jakarta tidak ingin masuk pada wilayah yang bukan kewenangannya. Termasuk membangun Sekolah Rakyat itu kan kewenangan pemerintah pusat. Tetapi sekali lagi, pemerintah DKI Jakarta mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat,” tegasnya.
Selain itu, Gubernur juga memberikan klarifikasi terkait isu pemanfaatan hutan kota Universitas Indonesia (UI) sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Ia memastikan bahwa lahan yang diusulkan kepada Kementerian Sosial berada di Jakarta Barat dan Jakarta Timur, dan bukan di kawasan hutan kota UI.
Sebaliknya, Pemprov DKI justru berharap kawasan hutan kota UI dapat dipertahankan sebagai ruang terbuka hijau (RTH). Gubernur bahkan menyatakan kesiapan Pemprov DKI untuk mengambil alih pengelolaan kawasan tersebut apabila pihak UI memutuskan untuk menyerahkannya kepada pemerintah daerah.
Gubernur berencana untuk mengubah hutan kota UI menjadi kebun raya. Langkah ini diharapkan dapat menambah jumlah ruang terbuka hijau di Jakarta sekaligus berfungsi sebagai sarana edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
Komentar