Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah untuk mengawal proses penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027. Target penyelesaian penetapan UMP ini adalah paling lambat pada tanggal 21 November 2026.
Tito Karnavian menyampaikan instruksi ini saat kunjungan ke Balai Kota Jakarta pada Selasa (17/11/2026). Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menetapkan tahapan dan batas waktu penetapan upah minimum melalui pembahasan bersama Menteri Ketenagakerjaan, Dewan Pengupahan, serikat buruh, serta pengusaha.
“Untuk upah minimum regional provinsi dan upah minimum sektoral provinsi, itu paling lambat tanggal 21 (November) sudah diselesaikan dan untuk kabupaten/kota tanggal 26 November,” kata Tito.
Mendagri meminta para kepala daerah, khususnya gubernur, untuk segera menginstruksikan dinas tenaga kerja di wilayah masing-masing agar melakukan komunikasi dengan Dewan Pengupahan, serikat buruh, serta kalangan pengusaha.
Menurutnya, komunikasi dan mediasi yang intensif sangat diperlukan agar penetapan upah minimum dapat menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh seluruh pihak yang berkepentingan.
“Saya kemarin menganjurkan untuk menuju tanggal 21 itu provinsi, ya ditugaskanlah kepala dinas tenaga kerja, segera komunikasi dengan Dewan Pengupahan, buruh, dan Kadin, Apindo di daerahnya sehingga bisa bertemu solusi yang terbaik untuk tiap daerah,” ujarnya.
Tito Karnavian juga menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota memiliki tenggat waktu hingga 26 November 2026 untuk menyelesaikan penetapan upah minimum di wilayah mereka. Apabila pemerintah kabupaten/kota tidak dapat menyelesaikan penetapan tersebut, maka pemerintah provinsi berwenang untuk mengambil alih prosesnya.
“Kalau nanti ada kabupaten/kota yang tidak mampu menyelesaikan, dapat diambil alih oleh provinsi untuk menyelesaikannya,” jelasnya.
Mantan Kapolri itu berharap agar seluruh pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam memfasilitasi dialog antara pekerja dan pengusaha. Hal ini penting agar proses penetapan upah minimum dapat berjalan secara kondusif dan menghasilkan angka upah yang tepat bagi masing-masing daerah melalui dialog yang mengedepankan kepentingan bersama.
“Kita berharap semua daerah bisa melakukan mediasi, bertemu, dialog, ketemu angka yang tepat, dan setelah itu situasi landai, berjalan lagi, kita bekerja semua,” imbuhnya.
Komentar