ANTALYA – Koalisi Masyarakat Sipil Palestina menggelar aksi di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, termasuk penghentian penjarahan sumber daya alam dan mendesak Israel untuk keluar dari Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCCC).
Puluhan orang terlibat dalam aksi yang berlangsung pada Selasa (17/11/2026) tersebut, membawa sejumlah spanduk tuntutan. Salah satu spanduk terbesar bertuliskan ‘No Weapons, No Energy, No Harbour, For Genocide’. Seorang perwakilan juga menyampaikan orasi menggunakan pengeras suara.
Perwakilan Palestinian Institute for Climate Strategy, Mohammed, menjelaskan bahwa aksi ini bertujuan mendorong masyarakat internasional untuk bersikap tegas terhadap rantai pasokan energi yang menurutnya mengalir ke Israel dari berbagai negara.
“Kami hadir bersama Koalisi Masyarakat Sipil Palestina dengan sejumlah tuntutan yang jelas, yaitu mengakhiri penjarahan yang dilakukan Israel, mengeluarkan Israel dari UNFCCC, memberikan kejelasan, serta memobilisasi perlawanan terhadap berbagai bentuk geoengineering matahari, solusi teknologi semu dan solusi palsu,” ujar Mohammed dalam wawancara.
Ia menyoroti adanya rantai pasokan minyak, gas, dan batu bara dari negara-negara penyelenggara COP yang mengarah ke Israel. Mohammed juga mengkritik penyelenggaraan COP sebelumnya yang dinilai masih terikat pada kepentingan industri bahan bakar fosil, seperti COP28 di Uni Emirat Arab dan COP29 di Azerbaijan.
Mohammed mencontohkan pernyataan kepresidenan COP29 yang menyebut minyak sebagai ‘buah bangsa’. “Kita tidak bisa membiarkan negara penyelenggara COP yang seharusnya mendorong penghentian ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, justru menyerukan perluasan industri bahan bakar fosil,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mohammed menunjuk Brasil dan Turki sebagai pemasok minyak bagi Israel melalui rantai pasokan. Ia mengklaim terjadi pengalihan jalur pengiriman minyak dari Brasil melalui Italia. Di sisi lain, ia menyebut gerakan masyarakat sipil dan serikat pekerja di beberapa negara telah berupaya menghambat pengiriman minyak tersebut, salah satunya di pelabuhan Genoa, Italia.
“Embargo energi tidak akan pernah diberlakukan oleh negara, lembaga-lembaga internasional, ataupun perusahaan. Embargo tersebut harus diwujudkan oleh rakyat,” katanya, merujuk pada aksi demonstrasi pada 30 Oktober lalu sebagai bentuk tekanan masyarakat terhadap rantai pasokan energi.
Dalam kesempatan yang sama, Mohammed juga menyoroti dampak konflik terhadap lingkungan dan ketahanan pangan masyarakat Palestina, khususnya di Jalur Gaza. Ia membenarkan kerusakan pepohonan di Gaza sangat besar, namun kondisi lahan pertanian disebutnya lebih parah.
Mohammed mengklaim sekitar 97 persen lahan pertanian yang dapat ditanami di Gaza telah hancur sepenuhnya. “Warga Palestina tidak lagi memiliki lahan pertanian untuk bercocok tanam,” ungkapnya.
Ia mempertanyakan pembahasan kedaulatan pangan dalam forum COP31 di Turki, sementara masyarakat Palestina kehilangan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Mohammed menilai kerusakan ini bukan semata-mata faktor alamiah, melainkan terkait dengan pendudukan dan kebijakan Israel di Gaza serta Tepi Barat, dengan dukungan dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman.
Mohammed menambahkan bahwa kelompok masyarakat Turki, termasuk Thousand Turkish Youth for Palestine dan sejumlah serikat pekerja, turut melakukan mobilisasi di sepanjang Pelabuhan Ceyhan. “Kita harus melawan pendudukan Israel demi mewujudkan dunia yang bebas dari bahan bakar fosil dan menjunjung keadilan iklim,” pungkasnya.
Komentar