Antalya – Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, memaparkan upaya serius pemerintah Indonesia dalam menangani ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di hadapan forum internasional. Dalam pidatonya di Antalya Leaders Summit, Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31), Hashim menyoroti bagaimana kondisi El Niño yang berkepanjangan meningkatkan risiko kekeringan dan memicu potensi karhutla.
Hashim menegaskan bahwa pemerintah Indonesia memberikan perhatian mendalam terhadap ancaman karhutla. Hal ini penting mengingat dampak yang tidak hanya dirasakan oleh masyarakat dan lingkungan di dalam negeri, tetapi juga meluas ke negara-negara tetangga melalui kabut asap lintas batas. “Kondisi El Niño yang berkepanjangan telah meningkatkan risiko kekeringan, sekaligus memperbesar ancaman kebakaran hutan dan lahan. Ini merupakan tantangan yang ditanggapi sangat serius oleh Indonesia mengingat dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, dan negara-negara tetangga,” ujar Hashim pada Kamis (12/11/2026).
Untuk mengatasi persoalan ini, Indonesia terus memperkuat tiga pilar utama: pencegahan, restorasi, dan penegakan hukum. Selain itu, kerja sama dengan mitra regional juga terus dijalin guna memitigasi dampak kabut asap yang melintasi batas negara.
Dalam upaya pencegahan, Hashim mengungkapkan bahwa lebih dari 25.000 anggota masyarakat lokal telah dilibatkan secara aktif. Langkah signifikan lainnya adalah peningkatan drastis jumlah personel polisi hutan dan petugas pemadam kebakaran hutan, yang bertambah dari 8.000 menjadi 70.000 personel. “Kami juga meningkatkan jumlah polisi hutan dan petugas pemadam kebakaran hutan dari 8.000 menjadi 70.000 personel, memperkuat kapasitas mereka, meningkatkan sistem peringatan dini, memperluas kawasan lindung dan taman nasional,” jelasnya.
Lebih lanjut, pemerintah juga mengalokasikan investasi untuk upaya konservasi guna melindungi hutan dan keanekaragaman hayati Indonesia. Perlindungan ini mencakup spesies satwa yang terancam punah, seperti orangutan, gajah, dan harimau Sumatera. Hashim juga menambahkan bahwa pemerintah baru-baru ini membentuk Badan Nasional Pengelolaan Gambut dan Mangrove yang beroperasi langsung di bawah koordinasi Presiden.
Komentar