Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) berkomitmen memperkuat peran koperasi dalam pelaksanaan reforma agraria di sektor perkebunan kelapa sawit. Tujuannya adalah memastikan bahwa penataan kembali kawasan hutan dan lahan sawit yang dikembalikan negara berujung pada kepemilikan kolektif masyarakat melalui koperasi, guna meningkatkan kesejahteraan petani.
Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menyatakan hal ini saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional bertajuk “Reforma Agraria Sawit Berbasis Koperasi: Dari Penguasaan Kembali Negara Menuju Kepemilikan Kolektif Rakyat” di Balai Serindit, Pekanbaru, Riau, pada Rabu (18/11/2026). Acara ini dihadiri berbagai pejabat Kemenkop, perwakilan pemerintah daerah Riau, serta jajaran direksi PT Agrinas Palma Nusantara.
Farida menilai Riau sangat strategis untuk pengembangan koperasi sawit, mengingat luas perkebunan kelapa sawitnya mencapai sekitar 3,87 juta hektare dengan produksi CPO 9,46 juta ton, atau sekitar 20 persen dari total produksi nasional. Ia menekankan bahwa reforma agraria tidak boleh hanya berhenti pada penguasaan negara melalui PT Agrinas Palma Nusantara, melainkan harus berujung pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Reforma agraria tidak boleh berhenti di penguasaan negara melalui PT Agrinas Palma Nusantara. Mereka hanya mengatur tata kelola. Ujungnya adalah untuk rakyat. Maka, para petani sawit harus mampu mengelola lahan yang diberikan tersebut agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat,” ujar Farida dalam keterangan tertulisnya.
Menurutnya, koperasi di sektor kelapa sawit harus memiliki kekuatan yang setara dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Melalui wadah koperasi, keterbatasan lahan produksi dan permodalan petani dapat dikonsolidasikan untuk mencapai skala usaha yang lebih besar, sehingga meningkatkan daya tawar mereka.
Kemenkop UKM memfokuskan tiga langkah strategis, yaitu kepastian hak dan manfaat atas lahan melalui koperasi, pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) milik koperasi dengan pembiayaan yang sehat dan inklusif, serta pengembangan hilirisasi produk CPO menjadi minyak goreng, biodiesel, dan turunan lainnya. Upaya ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
“Upaya ini tentunya membutuhkan kolaborasi karena kita tidak bisa berjalan sendiri. Saat ini kami terus mendorong agar koperasi dan petani tidak hanya ahli dalam menanam, tetapi juga memahami peran pentingnya dalam perekonomian agar petani bisa naik kelas,” jelasnya.
Kemenkop UKM telah membangun kerangka sinergi dengan PT Agrinas Palma Nusantara (Persero). Kemenkop bertugas dalam pembinaan tata kelola koperasi, peningkatan kapasitas SDM, serta fasilitasi pembiayaan dan kemitraan. Sementara itu, Agrinas fokus pada penyediaan dan optimalisasi lahan, dukungan infrastruktur, serta sinergi investasi dan akses pasar.
“Mari kita wujudkan reforma agraria yang bukan hanya mengembalikan lahan ke rakyat, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi ekonomi,” kata Farida.
Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kemenkop UKM, Panel Barus, menambahkan bahwa pihaknya terus mendorong penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara koperasi sawit dengan BUMN maupun perusahaan swasta. Hal ini bertujuan untuk memperkuat daya tawar koperasi.
Semakin banyak koperasi yang menjalin kemitraan atau mampu melakukan hilirisasi, semakin besar peluang peningkatan kesejahteraan petani sawit dan anggota koperasi. “Kegiatan hari ini merupakan tindak lanjut dari MoU antara Kemenkop dan PT Agrinas Palma Nusantara yang sepakat untuk terus bersinergi dalam rangka pengembangan hingga hilirisasi di sektor kelapa sawit,” tuturnya.
Direktur Kemitraan dan Plasma PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), Seger Budiarjo, menjelaskan bahwa pihaknya menargetkan lebih dari 200 ribu hektare lahan akan dikelola oleh koperasi yang memenuhi kriteria. “Ditargetkan pada awal 2027 akan dimulai kick-off-nya, dengan Riau menjadi salah satu wilayah yang akan mendapatkan manfaat dari program reforma agraria,” ucapnya.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Helmi D, menyambut baik inisiatif Kemenkop UKM dan PT Agrinas Palma Nusantara. Ia berharap melalui koperasi, persoalan pengelolaan sawit dapat diatasi.
Komentar