Wamenkop Dorong Koperasi Pesantren Jadi Motor Kemandirian Ekonomi Umat

Wamenkop Farida Farichah mendorong penguatan koperasi pesantren untuk meningkatkan kemandirian ekonomi umat, melalui penguatan SDM, tata kelola, pengembangan usaha, dan akses pembiayaan.

Wamenkop Dorong Koperasi Pesantren Jadi Motor Kemandirian Ekonomi Umat
Foto: Kemenkop

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah mendorong penguatan peran koperasi pesantren sebagai penggerak kemandirian ekonomi umat. Menurutnya, pesantren memiliki potensi besar untuk mengembangkan kegiatan usaha produktif berkat jaringan kelembagaan dan komunitas yang sudah terbangun.

Pernyataan ini disampaikan Farida saat kegiatan Literasi Keuangan bagi Pengurus Koperasi Pesantren se-Jawa Timur di Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif, Denanyar, Jombang, Jawa Timur. Acara yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini bertujuan memperkuat kapasitas pengelolaan koperasi di lingkungan pesantren.

Farida mengungkapkan bahwa dari sekitar 42.000 pesantren yang terdaftar di Kementerian Agama, diperkirakan 6.000 pesantren telah mendirikan koperasi secara resmi. Namun, baru sekitar 2.000 hingga 3.000 koperasi yang menjalankan kegiatan usaha secara sehat dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan adanya peluang besar untuk meningkatkan kapasitas koperasi pesantren, terutama dalam hal kelembagaan, tata kelola, dan pengembangan usaha agar manfaat ekonomi yang lebih luas dapat dirasakan anggota dan masyarakat sekitar.

“Pesantren merupakan salah satu jaringan terkuat yang telah tumbuh sejak sebelum Indonesia merdeka hingga saat ini. Jaringan yang kuat ini tidak hanya memiliki peran dalam bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan, tetapi juga berpotensi menjadi kekuatan ekonomi yang mampu mendorong kemandirian pesantren dan masyarakat,” ujar Farida dalam keterangan tertulis.

Untuk mengoptimalkan potensi ekonomi ini, Farida menekankan pentingnya pengelolaan koperasi yang terorganisasi dan profesional. Dengan pengelolaan yang baik, aktivitas ekonomi di lingkungan pesantren diharapkan dapat berkembang menjadi kegiatan usaha produktif yang memberikan manfaat bagi seluruh anggota.

Farida merinci empat aspek penguatan koperasi pesantren: peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan manajemen, penguatan tata kelola kelembagaan, pengembangan usaha berbasis kebutuhan pasar, serta perluasan akses pembiayaan. Keempat aspek ini menjadi fondasi agar koperasi mampu menjalankan kegiatan usaha secara sehat dan berkelanjutan.

Salah satu aspek krusial adalah kemampuan pengurus dalam memahami kebutuhan ekonomi di lingkungan pesantren. Dengan pemetaan yang tepat, koperasi diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dengan pasar yang jelas sekaligus mengelola rantai pasok secara efisien. “Kaitannya dengan tata kelola, misalnya, pengelola koperasi perlu mampu memetakan rantai pasok dan kebutuhan di lingkungan terdekat. Apa yang paling dibutuhkan, dari mana sumber pasokannya, serta bagaimana mendistribusikannya secara efisien. Dengan begitu, koperasi dapat menjalankan usaha berdasarkan kebutuhan pasar yang nyata,” jelasnya.

Selain memahami kebutuhan pasar, Farida juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Tata kelola yang sehat, kegiatan usaha terukur, dan prospek pasar yang jelas dapat meningkatkan kepercayaan anggota dan memperbesar peluang koperasi memperoleh akses pembiayaan, termasuk dari perbankan.

Kementerian Koperasi menyatakan kesiapannya untuk memberikan pendampingan dan penguatan kelembagaan koperasi pesantren, mulai dari proses pembentukan, penyusunan akta notaris, hingga pemenuhan perizinan usaha. “Kami di Kementerian Koperasi siap mendampingi pembentukan dan penataan kelembagaan koperasi pesantren. Harapannya, koperasi pesantren semakin kuat secara kelembagaan dan profesional dalam menjalankan kegiatan usahanya,” tutur Farida.

Di samping memperkuat kegiatan ekonomi internal, koperasi pesantren juga berpeluang berkontribusi pada ketahanan pangan nasional. Pesantren memiliki potensi untuk mengembangkan usaha di berbagai tahapan sektor pangan, mulai dari produksi, pengolahan, pemasaran, hingga distribusi. “Potensinya sangat besar. Apalagi saat ini negara sedang memperkuat ketahanan pangan. Pesantren bisa menjadi salah satu pilar terkuat di sektor ini jika dikelola dengan baik,” pungkasnya.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menambahkan pentingnya koperasi pesantren dalam membangun fondasi ekonomi bangsa yang mandiri dan berkeadilan. Ia menekankan pengembangan koperasi pesantren berdasarkan prinsip kepemilikan bersama dan tata kelola kelembagaan yang jelas agar keberlangsungan usaha terjaga lintas generasi.

Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Farid Azhar Nasution turut menyoroti pentingnya pengelolaan koperasi yang sehat. Ia menilai peningkatan skala usaha koperasi harus diimbangi dengan pengelolaan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. “Semakin besar skala usaha koperasi, semakin besar pula tanggung jawab pengelola dalam memastikan pengelolaan keuangan berjalan secara sehat dan akuntabel,” ucapnya.

Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif, K.H. Abdussalam Shohib, menyambut baik dukungan pemerintah dan berbagai pihak. Ia berharap penguatan tersebut tidak hanya berhenti pada pembentukan kelembagaan, tetapi juga disertai pendampingan berkelanjutan agar koperasi mampu berkembang secara optimal. “Pendampingan serta pemantauan secara berkelanjutan dapat terus dilakukan agar koperasi pesantren semakin berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.

Kegiatan literasi keuangan ini diikuti para santri dan pengurus pesantren se-Jawa Timur sebagai upaya meningkatkan pemahaman pengelolaan koperasi. Diharapkan, keterlibatan berbagai pihak dapat memperkuat kerja sama dalam membangun ekosistem usaha pesantren yang produktif dan berkelanjutan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *