Koperasi Didorong Perkuat Bisnis Perikanan hingga Pasar Ekspor

Kemenkop mendorong koperasi nelayan tak hanya sebagai penyalur BBM, tetapi juga mengelola pengolahan, logistik, dan pemasaran hasil perikanan hingga ke pasar internasional.

Koperasi Didorong Perkuat Bisnis Perikanan hingga Pasar Ekspor
Foto: dok. Kemenkop

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) berupaya memperluas peran koperasi dalam rantai usaha perikanan, mulai dari penyediaan bahan bakar minyak (BBM) untuk nelayan hingga pengembangan pasar internasional. Koperasi diharapkan mampu mengelola seluruh aspek bisnis, termasuk pengolahan, logistik, dan pemasaran hasil perikanan.

Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kemenkop UKM, Panel Barus, yang mewakili Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, menyampaikan hal ini saat peresmian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) Koperasi Produsen Karya Sarana dan pelepasan ekspor produk koperasi ke Malaysia. Acara tersebut diselenggarakan di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, pada Selasa (17/11).

Panel Barus menyoroti bahwa ketersediaan dan keterjangkauan BBM menjadi persoalan fundamental bagi nelayan. Biaya BBM diperkirakan mencapai 60-70 persen dari total biaya operasional penangkapan ikan. Oleh karena itu, akses terhadap bahan bakar sangat menentukan kemampuan nelayan untuk melaut dan meningkatkan pendapatan.

“Persoalan BBM bukan hanya persoalan energi, melainkan persoalan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraan nelayan,” ujar Panel dalam keterangan resminya, Selasa (17/11/2026).

Koperasi dinilai memiliki posisi strategis untuk menjawab tantangan ini. Dari total 419 SPBUN yang terdaftar secara nasional, 157 unit di antaranya dikelola oleh koperasi. Angka ini menunjukkan partisipasi aktif koperasi sebagai pelaku usaha dalam penyediaan dan distribusi energi bagi komunitas nelayan.

Perluas SPBUN dan Benahi Distribusi BBM Bersubsidi

Kemenkop UKM merancang empat langkah strategis untuk memperkuat layanan BBM bagi nelayan. Langkah-langkah tersebut meliputi perluasan jaringan SPBUN yang dikelola koperasi, memastikan kesesuaian alokasi BBM bersubsidi dengan kebutuhan riil, penguatan tata kelola penyaluran, serta integrasi SPBUN dengan ekosistem usaha perikanan secara keseluruhan.

Dalam upaya memperluas jangkauan layanan, Kemenkop UKM mendorong pengembangan SPBUN di sentra-sentra perikanan dan kawasan pesisir yang memiliki permintaan BBM tinggi namun belum terjangkau oleh lembaga penyalur resmi.

“Kementerian Koperasi siap mendorong koperasi nelayan dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di kawasan pesisir untuk menjadi mitra pengelola SPBUN melalui pola kemitraan usaha dengan Pertamina Patra Niaga,” jelas Panel.

Selain memperluas jaringan penyaluran, Panel menekankan pentingnya perbaikan dalam pendataan kebutuhan BBM nelayan. Koordinasi yang lebih erat antara Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Pertamina, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pemerintah daerah (Pemda), dan koperasi dinilai krusial. Hal ini bertujuan agar alokasi BBM bersubsidi dapat didasarkan pada jumlah nelayan, ukuran kapal, pola operasi penangkapan ikan, serta kebutuhan spesifik di setiap wilayah.

Dengan integrasi data tersebut, pemerintah diharapkan mampu mengidentifikasi kebutuhan BBM, ketersediaan alokasi, realisasi penyaluran, serta wilayah yang mengalami kekurangan atau kelebihan pasokan.

“Jangan sampai terdapat alokasi BBM yang tidak terserap di suatu wilayah, sementara nelayan di wilayah lain justru kesulitan memperoleh BBM untuk melaut,” tegas Panel.

Panel juga menggarisbawahi pentingnya pelibatan koperasi dalam tata kelola dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Melalui basis keanggotaan nelayan, koperasi dapat berkontribusi dalam memvalidasi penerima manfaat, meningkatkan transparansi transaksi, serta memastikan penggunaan BBM sesuai dengan peruntukannya.

Berdasarkan data BPH Migas, alokasi Solar bersubsidi melalui SPBUN pada tahun 2024 disediakan sebesar 2,24 juta kiloliter. Namun, hingga 18 November 2024, realisasi penyalurannya baru mencapai sekitar 600 ribu kiloliter. Pada tahun 2025, pemanfaatan alokasi BBM bersubsidi untuk nelayan dilaporkan baru mencapai sekitar 40-50 persen.

“Rendahnya pemanfaatan alokasi tidak serta-merta menunjukkan bahwa nelayan tidak membutuhkan BBM. Justru, salah satu persoalan utama adalah keterbatasan infrastruktur penyaluran, belum meratanya lokasi SPBUN, proses administrasi dan rekomendasi pembelian, serta belum optimalnya pendataan kebutuhan BBM,” papar Panel.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa persoalan distribusi BBM bersubsidi tidak hanya terkait dengan besaran alokasi, tetapi juga kemampuan sistem penyaluran dalam menjangkau nelayan yang membutuhkan.

SPBUN Jadi Pintu Masuk Ekosistem Usaha Perikanan

Panel menegaskan bahwa pengembangan SPBUN harus menjadi bagian integral dari transformasi usaha koperasi nelayan. Selain penyediaan BBM sebagai kebutuhan dasar, penguatan ekonomi nelayan juga memerlukan infrastruktur pendukung seperti penyimpanan, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan.

“Kita tidak ingin koperasi hanya mengelola penjualan BBM. Kita ingin koperasi mampu mengembangkan unit-unit usaha lain yang saling mendukung, seperti penyediaan es balok, cold storage, sarana produksi penangkapan ikan, pengolahan hasil perikanan, serta pemasaran produk kepada industri dan offtaker,” ujar Panel.

Dengan mengintegrasikan berbagai layanan tersebut, koperasi dapat memperkuat posisi nelayan dalam rantai usaha perikanan. Ketersediaan es dan fasilitas penyimpanan dingin membantu menjaga kualitas hasil tangkapan. Sementara itu, konsolidasi produk dan pemasaran bersama membuka peluang bagi nelayan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar.

“Dengan demikian, SPBUN menjadi salah satu pintu masuk untuk membangun ekosistem usaha koperasi nelayan dari hulu sampai hilir,” lanjutnya.

Konsorsium Koperasi Buka Akses Pasar Malaysia

Selain peresmian SPBUN, Kemenkop UKM juga mendorong pengembangan konsorsium perdagangan Indonesia-Malaysia. Inisiatif ini bertujuan untuk memperluas akses pasar produk Indonesia melalui kerja sama antarkoperasi dan dunia usaha.

Konsorsium tersebut melibatkan Koperasi Produsen Karya Sarana, Koperasi Produsen Nelayan Balimbuk, dan Koperasi Pemasaran Nusantara Minang Madani. Mereka bekerja sama dengan GT Empire Global Sdn. Bhd. sebagai mitra perdagangan di Malaysia dan PT SEA LINSUM EXPRESS sebagai mitra transportasi laut dan logistik.

Melalui kerja sama ini, koperasi mengintegrasikan seluruh kegiatan mulai dari pengumpulan hasil produksi, agregasi dan konsolidasi produk, transportasi laut, hingga pemasaran di negara tujuan. Salah satu saluran pemasaran yang dikembangkan adalah Nusantara Mart di Malaysia untuk memperluas jangkauan produk-produk UMKM Indonesia.

Produk yang dipersiapkan untuk pasar Malaysia mencakup kelapa, pisang, makanan ringan, rempah-rempah, cocopeat, dan berbagai produk koperasi lainnya yang memenuhi persyaratan ekspor.

Panel menjelaskan bahwa pengembangan konsorsium perdagangan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas usaha koperasi melalui kolaborasi dan kemitraan dengan dunia usaha.

“Melalui pengembangan konsorsium perdagangan Indonesia-Malaysia, kami berharap koperasi dapat semakin memperkuat kolaborasi dalam mengembangkan usaha, mengonsolidasikan produk, serta memperluas akses pemasaran hingga ke pasar internasional,” ujar Panel.

Ia menambahkan, pengembangan konsorsium harus disertai dengan peningkatan profesionalisme pengelolaan usaha, penguatan tata kelola kelembagaan, dan penjagaan kualitas produk. Manfaat kerja sama perdagangan ini diharapkan dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh anggota koperasi.

Selanjutnya, Kemenkop UKM akan terus memperkuat kemitraan koperasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dunia usaha, serta mitra perdagangan internasional. Tujuannya agar koperasi semakin mampu mengelola rantai usaha yang terintegrasi dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

Melalui peresmian SPBUN Koperasi Produsen Karya Sarana dan pengembangan konsorsium perdagangan Indonesia-Malaysia, Kemenkop UKM mendorong koperasi untuk menjadi pelaku usaha yang andal. Koperasi diharapkan mampu menghubungkan kebutuhan produksi, distribusi, pengolahan, dan pemasaran, sekaligus meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *