KKP Terbitkan Aturan Baru Kelola Karbon Biru Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan Permen KP Nomor 17 Tahun 2026 untuk mengelola instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sektor kelautan dan perikanan.

KKP Terbitkan Aturan Baru Kelola Karbon Biru Laut
Foto: KKP

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara resmi meluncurkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2026 yang mengatur tentang Pengelolaan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di Sektor Kelautan dan Perikanan. Regulasi ini menjadi landasan utama dalam tata kelola pemanfaatan karbon biru serta memperkuat upaya perlindungan ekosistem pesisir dan laut di Indonesia.

Penerbitan peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa perlindungan ekosistem karbon biru tidak hanya memberikan manfaat ekologis tetapi juga nilai ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Permen KP ini diluncurkan bertepatan dengan rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) yang diselenggarakan di Paviliun Indonesia, Antalya, Turki, pada Rabu (18/11).

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menekankan bahwa pemanfaatan nilai ekonomi karbon biru harus selalu memprioritaskan kelestarian alam. “Prinsip utama adalah restorasi dan perlindungan terlebih dahulu, kemudian optimalkan nilainya. Melalui pengelolaan karbon biru yang berintegritas, upaya konservasi dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir sekaligus mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,” ujar Trenggono dalam keterangan tertulis, Kamis (19/11/2026).

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara, menjelaskan bahwa Permen KP Nomor 17 Tahun 2026 menyediakan pedoman agar setiap kegiatan karbon biru dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Setiap aksi karbon biru wajib melalui proses pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (Measurement, Reporting, and Verification/MRV), serta harus tercatat dalam Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) Indonesia.

Regulasi ini juga dirancang untuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan pengembang proyek karbon biru, sekaligus membangun kepercayaan mitra internasional terhadap unit karbon yang dihasilkan oleh Indonesia. Lebih lanjut, mekanisme pembagian manfaat yang adil menjadi fokus perhatian agar pengembangan ekonomi karbon dapat memberikan nilai tambah yang setara bagi masyarakat pesisir dan mendukung keberlanjutan ekosistem.

“Unit karbon hanya dapat diklaim satu kali, baik untuk pencapaian target kontribusi nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC), maupun untuk ditransfer kepada mitra setelah memperoleh otorisasi sesuai ketentuan,” jelas Koswara lebih lanjut.

Selain peluncuran Permen KP Nomor 17 Tahun 2026, KKP bersama Global Green Growth Institute (GGGI) juga menyelenggarakan dialog tingkat tinggi dengan tema “Advancing Blue Carbon in Indonesia: From Regulation to Implementation and Partnership”. KKP mencatat adanya peningkatan minat dari pengembang proyek dan investor untuk berkolaborasi dalam pengembangan karbon biru di Indonesia.

Direktur Mitigasi Perubahan Iklim, Haruki Agustina, menyampaikan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka kerja nasional yang solid untuk menyatukan berbagai kontribusi dalam upaya pengurangan emisi. “Di bawah kerangka kerja nilai ekonomi karbon nasional kita, setiap sektor berkontribusi pada satu sistem nasional, sehingga upaya sektoral dapat terhubung dengan target iklim nasional atau Nationally Determined Contributions, akuntansi karbon, dan penerapan kerangka NEK,” ujar Haruki.

GGGI sendiri berperan sebagai mitra teknis Pemerintah Indonesia, termasuk dalam memperkuat kerangka kebijakan, sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV) nasional, serta dalam penyiapan proyek karbon biru yang siap untuk investasi.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *