Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon di Sektor Kelautan dan Perikanan. Regulasi ini menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan perdagangan karbon biru atau blue carbon, sekaligus menjamin pembagian manfaat ekonomi yang adil bagi masyarakat pesisir.
Peraturan ini diluncurkan di Paviliun Indonesia dalam acara Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, pada Rabu (18/11/2026). Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, A Koswara, menyatakan bahwa regulasi ini memberikan kejelasan bagi semua pihak yang terlibat dalam proyek karbon biru.
Bagi nelayan dan masyarakat pesisir, aturan ini secara spesifik mengatur pembagian nilai manfaat yang dihasilkan dari proyek karbon. Sementara itu, bagi para pengusaha, regulasi ini menawarkan kepastian hukum dan membuka peluang pendapatan baru melalui mekanisme perdagangan karbon.
“Dengan adanya peraturan ini, maka semua pihak, semua stakeholder bisa terlibat dan diatur secara fair, secara jelas. Semua pihak bisa transparan melihat mekanisme nilai karbon yang dihasilkan,” ujar Koswara kepada wartawan.
Koswara menegaskan bahwa masyarakat tidak hanya akan dilibatkan dalam pelaksanaan proyek, tetapi juga akan menerima bagian dari manfaat ekonomi yang tercipta. Pembagian keuntungan ini akan dihitung berdasarkan tingkat keterlibatan masing-masing pihak.
“Kalau misalnya ekonomi, itu sharing-nya berapa persen, itu kelihatan. Tiap-tiap daerah itu akan dihitung semua pihak ini keterlibatannya, baik itu pemilik lahan, masyarakat pemilik lahan, pekerja yang ikut di dalam proyek, maupun masyarakat yang terdampak,” jelasnya.
Menyinggung kerja sama internasional, Koswara menyebutkan bahwa sejumlah proyek yang telah menandatangani kesepakatan di COP31 masih bersifat inisiatif dari para pengusul proyek atau proponen. Ia menambahkan bahwa terdapat inisiatif dari beberapa mitra, termasuk BNP, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Saat ini, dukungan pemerintah Indonesia difokuskan pada penyediaan regulasi.
“Yang tadi tanda tangan itu, itu baru inisiatif dari proponen saja. Ada dari BNP, kemudian dari Amerika Serikat. Kemudian ada juga dari Korea. Kalau yang sekarang ini baru dari inisiatif proponen saja. Dukungan dana dari pemerintah kita berupa supporting regulasi saja sekarang,” ujarnya.
Melinda Suriani Harefa, perwakilan Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia (Yakopi) yang merupakan pelaksana proyek, menjelaskan bahwa organisasinya saat ini mengelola sekitar 13.500 hektare kawasan yang membentang dari Sumatera hingga Sulawesi. Dalam menjalankan proyek ini, Yakopi berkolaborasi dengan beberapa mitra internasional, termasuk VNV dari India, ClaimCo dari Amerika Serikat, serta mitra dari Jepang.
Melinda menambahkan bahwa Permen KP 17/2026 sangat membantu Yakopi dalam memberikan kepastian kepada investor maupun pemberi pinjaman (lender) mengenai mekanisme pelaksanaan proyek karbon biru di Indonesia.
“Pendanaan ini bisa dari awal proyek, dari penanaman, pemeliharaan sampai kepada benefit sharing. Kemudian rata-rata proyek ini adalah 30 sampai 40 tahun durasinya untuk signing dengan investor,” jelas Melinda.
Ia merinci bahwa proyek karbon biru memerlukan pendanaan jangka panjang yang mencakup tahap penanaman, pemeliharaan kawasan, hingga pembagian manfaat ekonomi kepada masyarakat pesisir.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Haruki Agustina, menyampaikan bahwa karbon biru kini menjadi salah satu sektor baru yang akan diperhitungkan dalam komitmen iklim Indonesia melalui Nationally Determined Contribution (NDC). Pengembangan sektor ini merupakan bagian dari upaya penguatan pelaksanaan aksi mitigasi perubahan iklim di Indonesia.
“Ini sebenarnya membangun, mendorong robust managing on climate implementation,” tutupnya.
Komentar