Sejumlah pimpinan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar pertemuan strategis di Gedung MUI Pusat, Jakarta, pada Kamis (12/11). Pertemuan ini bertujuan membahas berbagai persoalan krusial kebangsaan yang meliputi penguatan persatuan umat, penegakan hukum terkait isu penyadapan ilegal, hingga penguatan kedaulatan ekonomi nasional.
Acara tersebut dihadiri tokoh-tokoh penting seperti Presiden Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam Ferry Juliantono, Wakil Ketua Umum MUI K.H. Cholil Nafis, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang juga Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria, serta Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah. Kehadiran para pimpinan ini menegaskan komitmen untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antarlembaga Islam dalam merespons dinamika nasional.
Fokus utama pertemuan adalah membangun konsolidasi dan mempererat persatuan di antara organisasi Islam. Hal ini dinilai krusial untuk menyamakan pandangan dan langkah dalam menghadapi tantangan kebangsaan.
“Ini memang momentum untuk kita menyatukan pikiran, menyatukan kekuatan,” ujar Ferry Juliantono dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/11/2026). Ia menambahkan bahwa penyatuan kekuatan ini perlu diwujudkan melalui upaya penguatan kedaulatan ekonomi nasional.
Ferry menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya ekonomi harus sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Upaya ini dapat dicapai melalui penataan korporasi, efisiensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta penguatan koperasi. Tujuannya agar orientasi perekonomian nasional lebih berpihak pada kepentingan rakyat.
“Jadi tidak hanya korporasi, tapi juga ada koperasi. Dan sekarang korporasinya ditertibkan, BUMN-BUMN-nya diefisiensikan, koperasinya dihidupkan,” ungkapnya. Penataan sektor ekonomi ini juga berkaitan erat dengan upaya memperkuat kemandirian ekonomi umat. Ferry menekankan bahwa organisasi Islam perlu berperan lebih luas dalam pembangunan nasional, dengan menjadikan penguatan ekonomi sebagai salah satu perhatian bersama.
Perluasan peran ini dapat diwujudkan melalui kerja sama antarlembaga, pengembangan usaha, dan penguatan koperasi. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendorong kemandirian ekonomi umat serta meningkatkan kontribusi organisasi Islam dalam perekonomian nasional.
“Ini juga menjadi momentum, insyaallah, menjadi kekuatan kita untuk menyatukan kekuatan bukan hanya kekuatan sosial politik, tetapi juga kekuatan ekonomi kita juga,” ucap Ferry.
Selain konsolidasi dan penguatan ekonomi, pertemuan juga membahas rencana penyampaian aspirasi kebangsaan melalui Aksi Rakyat Bela Indonesia. Aksi lanjutan ini dijadwalkan berlangsung di Tugu Proklamasi, Jakarta, pada Minggu (15/11), sebagai tindak lanjut kegiatan sebelumnya di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta.
Aspirasi yang akan disuarakan dalam aksi tersebut mencakup tuntasan kasus dugaan penyadapan ilegal, penolakan terhadap praktik oligarki yang merugikan negara, dan penguatan kedaulatan ekonomi nasional. Isu-isu ini sebelumnya telah menjadi bagian dari pembahasan para pimpinan organisasi Islam bersama MUI.
Rencana aksi ini merupakan salah satu bentuk tindak lanjut dari konsolidasi yang dibangun dalam pertemuan, yang diharapkan dapat menjadi wadah penyampaian aspirasi dan mendorong perhatian terhadap berbagai persoalan kebangsaan yang dibahas.
Ferry menekankan pentingnya menyatukan kekuatan organisasi Islam agar dapat berperan lebih besar dalam mengawal kepentingan nasional. Ia menilai umat Islam memiliki peran vital dalam menjaga arah kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Sebagai pemilik saham terbesar republik ini, rasanya kita perlu untuk menegakkan kembali kebenaran dan menegakkan kekuatan kita yang sebenarnya di republik ini,” pungkasnya.
Komentar