Kementerian Koordinator Bidang Pangan mengambil langkah strategis dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di empat provinsi rawan, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Papua Selatan. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 guna memperkuat pencegahan dan penanggulangan karhutla melalui kolaborasi lintas sektor.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, menjelaskan bahwa penanganan karhutla telah dilakukan melalui berbagai metode teknis, termasuk pembangunan sumur bor, pembuatan sekat kanal, dan pengaliran air dari sungai ke kawasan rawan. Di Kalimantan Selatan, upaya penanganan mencakup lahan seluas sekitar 13.000 hektare. Sementara itu, di Kalimantan Tengah, fokus kegiatan dipusatkan pada kawasan yang menjadi sumber utama asap di Kota Palangka Raya.
“Di Kalimantan Tengah, instalasi utamanya berada di Palangkaraya. Kita menargetkan tiga poligon utama yang sejak dua minggu lalu sudah mulai dikerjakan bersama gabungan perusahaan kelapa sawit Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia,” ujar Hanif dalam keterangannya, Senin (9/11/2026).
Hanif menambahkan bahwa salah satu kawasan prioritas adalah Talawang Raya dengan luas penanganan sekitar 362 hektare. Selain itu, kawasan Sabaru, Sebangau, Barikin, dan Buluh Merindu seluas kurang lebih 302 hektare juga menjadi perhatian karena berkontribusi terhadap munculnya asap di Palangka Raya. Pelaksanaan penanganan ini melibatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, BPBD, Kepolisian Republik Indonesia, serta pelaku usaha dari berbagai sektor.
Dalam perkembangan terbaru, pemerintah juga tengah menyiapkan penanganan di kawasan Pulang Pisau, membentang dari Palangka Raya hingga Jembatan Tumbang Nusa sepanjang sekitar 12 kilometer. Untuk wilayah ini, Kemenko Pangan akan berkolaborasi dengan Asosiasi Pertambangan Indonesia (IMA) serta melibatkan berbagai perusahaan melalui Forum Kepala Teknik Tambang.
Pemerintah juga menerima usulan penambahan satu lokasi penanganan dari Wakil Bupati Kapuas, Dodo. Kawasan yang diusulkan berada di sisi timur hingga tenggara Palangkaraya dan dinilai berpotensi memengaruhi kondisi asap perkotaan. “Jadi ada empat lokasi yang akan kita lakukan penanganan. Dua sudah berjalan dan dua lainnya akan segera kita kerjakan,” jelas Hanif.
Keterlibatan seluruh unit usaha dianggap krusial dalam penanganan karhutla. Sektor pertambangan, selain perusahaan perkebunan dan kehutanan, didorong untuk turut mengambil tanggung jawab. Hanif menekankan bahwa karakteristik wilayah Palangka Raya yang didominasi ekosistem gambut memerlukan penanganan khusus, terutama karena sebagian kawasan gambut telah mengalami degradasi berat dan rentan kekeringan.
Oleh karena itu, pembasahan lahan gambut harus dilakukan secara berkelanjutan dan tanpa jeda. “Kondisinya di daerah yang saya sebutkan sudah terdegradasi dengan sangat berat. Sehingga penanganannya hanya bisa dengan cara dibasahi dan terus dibasahi. Tidak boleh ada jeda pembasahan,” tegasnya.
Sebagai langkah jangka menengah, pemerintah bersama Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, sedang merancang pengaturan tata air. Hal ini akan dilakukan melalui pembangunan sejumlah infrastruktur pengendali air atau intake di sepanjang Sungai Kahayan. “Infrastruktur tersebut direncanakan untuk menaikkan dan mengalirkan air menuju kawasan yang rawan karhutla, sehingga kondisi kelembapan lahan gambut tetap terjaga,” pungkasnya.
Komentar