JAKARTA – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan dugaan adanya “jalur atensi” yang digunakan dalam kasus penyadapan ilegal. Jalur ini diduga tidak melalui prosedur resmi yang seharusnya, berbeda dengan jalur penyadapan yang sah.
Menurut Suyudi, jalur resmi penyadapan diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim Tahun 2009. Jalur resmi ini membutuhkan surat permohonan penyidik, surat perintah penyidikan, dan penetapan pengadilan.
“Kedua, jalur B atau jalur internal atensi yang diduga berjalan tanpa surat permohonan, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan,” ujar Suyudi dalam rapat bersama Komisi III DPR di Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Suyudi menjelaskan bahwa target penyadapan diduga disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp oleh Ahrie Sonta, yang saat itu menjabat sebagai Kabagmon. Perintah ini diduga diterima Ahrie Sonta setelah mendapat instruksi dari mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Target disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp oleh Kabagmon setelah mendapat perintah dari Jenderal LSP, dilanjutkan dengan analis, persetujuan internal, dan pelaksanaan provisioning oleh tim TSU (Technical Supporting Unit),” jelasnya.
Lebih lanjut, Suyudi menyatakan bahwa kedua jalur, baik yang resmi maupun jalur atensi, menggunakan sarana teknis atau peralatan yang sama. Hal ini berpotensi membuat aktivitas penyadapan melalui jalur atensi tersamarkan.
“Kedua jalur tersebut menggunakan sarana pelaksanaan teknis yang sama, sehingga aktivitas melalui jalur atensi diduga dapat tersamarkan di antara aktivitas penyadapan yang dilaksanakan melalui jalur resmi,” katanya.
Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 sendiri mengatur bahwa penyadapan harus didasarkan pada permintaan tertulis penyidik dan dilengkapi persyaratan yang ditentukan, serta memperoleh persetujuan sesuai prosedur. Hasil penyadapan hanya untuk kepentingan penyidikan yang sah, dan pemusnahan data harus sesuai ketentuan dengan berita acara.
“Namun, dalam perkara ini ditemukan dugaan penyimpangan berupa perintah penyadapan tanpa permohonan penyidik, provisioning tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur yang dipersyaratkan, serta penghapusan data elektronik. Seluruh dugaan tersebut menjadi bagian dari pembuktian dalam proses penyidikan,” imbuh Suyudi.
Sebelumnya, Polri telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus ini, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Eko Hadi Santoso (EH), dan Ahrie Sonta. Perkembangan terbaru, Irjen Slamet Uliandi (SU) juga ditetapkan sebagai tersangka.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyatakan para tersangka terindikasi melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia. “Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia,” kata Asep Safrudin dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11).
Selain terhadap Presiden, para tersangka juga diduga menyadap tokoh politik lain, jurnalis, hingga pengusaha. Penyadapan tanpa prosedur hukum ini diduga berlangsung sepanjang 2025-2026. Para tersangka diduga berupaya menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026 untuk mengaburkan perbuatan mereka. Ahrie Sonta dilaporkan telah dipecat dari Polri.
Komentar