Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengonfirmasi penerimaan delapan permohonan perlindungan dari saksi terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Hingga Kamis (12/11), seluruh permohonan tersebut masih dalam proses kajian oleh LPSK.
Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menjelaskan bahwa kedelapan pemohon saat ini berstatus sebagai saksi. “LPSK menerima 8 (delapan) permohonan pelindungan terkait tindak pidana penyadapan hingga Kamis (12/11). Seluruh pemohon saat ini berstatus sebagai saksi, dan LPSK masih dalam proses penelaahan,” ujar Sri dalam keterangan tertulis, Kamis (12/11/2026).
Sri menambahkan bahwa belum ada pengajuan permohonan dari pihak yang berstatus sebagai justice collaborator (JC) atau tersangka yang bekerja sama. “Sejauh ini, delapan permohonan yang kami terima seluruhnya berstatus sebagai saksi. Belum ada pengajuan permohonan dari pihak yang mengajukan diri sebagai Justice Collaborator,” tuturnya.
LPSK akan berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk memastikan perlindungan yang tepat bagi para saksi. Proses penelaahan akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, serta situasi khusus yang dialami oleh saksi dan/atau korban, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.
“LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara untuk memperoleh informasi dan pendalaman terkait kebutuhan pelindungan para pemohon,” jelas Sri. LPSK terus memantau perkembangan penanganan perkara tersebut, termasuk kemungkinan adanya penambahan permohonan perlindungan dari saksi lain dengan status yang berbeda.
Sebelumnya, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang diduga terjadi sejak tahun 2025. Penyadapan ini tidak hanya menyasar Presiden Prabowo, tetapi juga tokoh politik lain, jurnalis, dan para pengusaha.
Keempat tersangka yang telah ditetapkan oleh Polri adalah:
- Jenderal Listyo Sigit Prabowo
- Ahrie Sonta (sudah dipecat Polri, pangkat terakhir Irjen)
- Irjen Eko Hadi Susanto
- Irjen Slamet Uliandi
Komentar