JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendesak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk mengambil tindakan tegas dalam mengusut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sahroni mengingatkan bahwa para tersangka dalam kasus ini diduga masih memiliki banyak uang.
Pernyataan ini disampaikan Sahroni dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto hadir langsung dalam rapat tersebut.
“Harkat martabat Presiden Bapak harus dijaga. Karena ini di dalam institusi Bapak. Jangan sampai mereka menjalar yang masih ada, yang belum Bapak tuntaskan ini mereka-mereka yang bisa membuat satu kekuatan yang kiranya mungkin duitnya masih banyak,” ujar Sahroni.
Sahroni mendorong Kapolri untuk melakukan tindakan tegas dan mengingatkan agar penanganan perkara tidak berhenti setelah sejumlah perwira tinggi Polri ditetapkan sebagai tersangka. “Bapak harus benar-benar melakukan tindakan tegas yang Bapak harus wajib lakukan untuk mengamankan negara ini menjadi lebih baik atas Bapak pimpin sebagai Kapolri,” tegasnya.
Ia juga meminta jajaran yang hadir untuk tidak lagi melakukan perbuatan serupa. “Dan jajaran yang sekarang ada di sini, Pak, jangan lagi melakukan hal yang dilakukan oleh para oknum, Pak. Ini Bapak-bapak yang sekarang ini kan Bapak-bapak orang nggak punya beban. Tapi kalau ada di ruangan ini misalnya yang memang harus ditindak tegas, Bapak nggak peduli, Pak. Tindak aja, Pak. Laporkan ini ke publik supaya ini terang,” sambungnya.
Lebih lanjut, Sahroni meminta Jenderal Suyudi segera memecat para tersangka dari institusi Polri. Selain itu, ia juga meminta agar kenaikan pangkat luar biasa yang telah diberikan kepada kelompok tersangka tersebut dibatalkan. “Bapak cepetan pecat mereka yang sudah tersangka seperti Ahrie Sonta. Tadi Bapak udah sebutin AS itu, saya pikir Ahmad Sahroni, Pak. Pecat buru-buru, Pak, dan yang saya dengar bahwa ada kenaikan pangkat luar biasa dari kelompok yang sudah ada. Yang sudah dibangun dalam proses konspirasi yang mereka lakukan,” katanya.
“Pak, batalin semua yang mereka naik pangkat luar biasa. Jangan tanggung-tanggung, Pak. Karena Bapak nggak punya beban jadi Kapolri baru, Bapak sikat semua, Pak. Ini untuk mementingkan kepentingan negara, bukan kepentingan hanya kepada polisi,” tambahnya.
Sahroni juga menyinggung banyaknya alat penyadapan yang dimiliki Polri dan meminta agar perangkat tersebut diperlihatkan kepada anggota Komisi III DPR serta masyarakat. “Saya mungkin dan teman-teman ingin lihat alatnya, Pak. Kalau boleh diperlihatkan ke kami dan ke rakyat Indonesia. Ini alat sadap banyak, teman-teman. Teman-teman mau memakai apa, mau memakai Wi-Fi kek, mau memakai nggak ada SIM-nyalah. Semua bisa disadap, dan aspek penyadapan ini dipakai untuk konspirasi dengan cara politik melakukan makar, dan ini bahaya. Kalau ada kelompok yang mengakibatkan dan upaya untuk melakukan makar, ini sama saja musuh negara,” tuturnya.
Sebelumnya, Polri telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Para tersangka tersebut di antaranya mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Eko Hadi Santoso (EH), dan Ahrie Sonta. Perkembangan selanjutnya, penyidik juga menetapkan Irjen Slamet Uliandi (SU) sebagai tersangka baru. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyatakan bahwa para tersangka diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia.
Selain terhadap Presiden Prabowo, para tersangka juga diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap tokoh politik lain, jurnalis, hingga pengusaha. Penyadapan tanpa prosedur hukum ini diduga berlangsung sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga berupaya menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026 untuk mengaburkan perbuatannya. Ahrie Sonta sendiri telah dipecat dari institusi Polri.
Komentar