JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera mengambil sikap terkait polemik legalitas surat keterangan (suket) setara Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dimiliki Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ganjar menekankan bahwa DPR memiliki kewenangan konstitusional untuk menyikapi persoalan ini agar tidak berlarut-larut.
“DPR harus segera ambil sikap, gunakan kewenangan yang diberikan konstitusi. Agar soal seperti ini segera selesai tidak berlarut-larut. Karena PR besar bangsa ini masih banyak. Soal ekonomi, soal ekologi, soal bencana sampai soal geopolitik yang harus disikapi bersama sesama anak bangsa,” ujar Ganjar saat dihubungi pada Senin (9/11/2026).
Menurut Pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Ganjar menilai bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai polemik ijazah Gibran sudah cukup jelas dan meminta DPR untuk segera menentukan hak konstitusi mana yang akan digunakan.
“DPR bisa menimbang dan memutuskan hak konstitusi mana yang akan digunakan dalam masalah ini. Mereka sangat paham. Dan pendapat partai-partai sudah bermunculan tinggal dikomunikasikan diantara mereka. Toh dasar putusan pengadilan sudah jelas,” katanya. Ia menambahkan, “DPR punya hak konstitusi, segera gunakan!”
Putusan Mahkamah Agung
Sebelumnya, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan oleh seorang warga bernama Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran yang dikeluarkan dari luar negeri. MA menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
Dalam putusan nomor 742 K/TUN/2026 yang dikutip dari situs resmi MA pada Jumat (30/10), menyatakan, “Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya.” Kasasi ini merupakan tindak lanjut dari gugatan Subhan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan nomor perkara 62/G/2026/PTUN.JKT, yang menjadikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikdasmen) sebagai tergugat.
Gugatan Subhan di PTUN Jakarta awalnya tidak diterima. Namun, setelah mengajukan banding, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) menguatkan putusan PTUN Jakarta. Upaya kasasi inilah yang akhirnya dikabulkan oleh MA.
Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut merupakan surat penyetaraan pendidikan setingkat SMA dari luar negeri milik Gibran. Surat ini digunakan Gibran untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024. Namun, dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK), hakim menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SMA dari luar negeri Gibran yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan tersebut.
Komentar