Ketua DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri, mendorong Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan sistem pengendalian banjir dan genangan. Usulan ini meliputi pembangunan sumur resapan serta bozem berukuran kecil yang ditempatkan di kawasan permukiman.
Syaifuddin menekankan bahwa penanganan banjir tidak dapat hanya mengandalkan pembesaran kapasitas saluran drainase. Ia berpendapat, diperlukan sebuah kajian menyeluruh yang mempertimbangkan kesesuaian tata ruang, jumlah hunian, persebaran penduduk, serta kapasitas daya tampung drainase secara keseluruhan, mulai dari hulu hingga hilir.
Menurutnya, ketika kapasitas drainase yang ada tidak lagi memadai untuk menampung seluruh volume air hujan di suatu kawasan, maka diperlukan adanya titik-titik penampungan sementara. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pembangunan bozem kecil yang tersebar di berbagai lokasi.
“Kalau drainase tidak bisa dibuat dengan ukuran dan volume yang memadai untuk satu kawasan, harus dicari titik-titik yang bisa menjadi tempat penampungan sementara untuk diarahkan ke bozem-bozem kecil. Tidak harus bozem dengan area luas,” ujar Syaifuddin dalam keterangannya, Jumat (6/11/2026).
Politisi dari Partai PDI Perjuangan ini juga menyoroti pentingnya pembangunan sumur resapan di kawasan kampung. Alasannya, tidak semua permukiman memiliki ruang yang cukup untuk pembangunan saluran drainase primer berukuran besar.
Oleh karena itu, ia mendorong Pemerintah Kota Surabaya untuk mencanangkan program pembangunan sumur resapan di sejumlah titik, khususnya di kampung-kampung yang sering mengalami genangan.
“Di antara jalan-jalan kampung harus ada titik resapan, seperti membuat sumur-sumur yang bisa menampung air hujan. Sehingga air tidak langsung meluber dan membebani saluran,” jelas Syaifuddin.
Syaifuddin menjelaskan bahwa konsep pengendalian air seharusnya dimulai sejak awal dengan membagi aliran air hujan. Sebagian air hujan dapat diarahkan ke sumur resapan, sementara sebagian lainnya dialirkan menuju bozem sebelum akhirnya masuk ke saluran utama.
Dengan penerapan sistem ini, beban pada saluran induk diharapkan dapat berkurang, sehingga potensi terjadinya genangan dapat diminimalkan.
“Harus ada pembagian arus air. Ada yang masuk ke resapan, ada yang masuk ke bozem. Jadi, tidak semuanya langsung menuju saluran primer,” ungkapnya.
Selain pembangunan infrastruktur, Syaifuddin juga mengingatkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan merawat saluran drainase. Ia beralasan, sedimentasi yang menumpuk dapat mengurangi kapasitas saluran, meskipun ukurannya sudah diperbesar.
Menurut Syaifuddin, persoalan sedimentasi tidak seharusnya hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat perlu dilibatkan dalam pemeliharaan drainase di lingkungan masing-masing.
Ia berharap, kombinasi antara pembangunan sumur resapan, bozem kecil, penyempurnaan drainase, serta partisipasi masyarakat dapat menjadi bagian dari program berkelanjutan Pemerintah Kota Surabaya dalam upaya mengatasi persoalan genangan. Dengan demikian, penanganan banjir tidak hanya berfokus pada perbaikan saluran utama, tetapi juga dimulai dari kawasan permukiman sebagai titik awal pengendalian limpasan air hujan.
Komentar