DPR Usulkan RUU AI Masuk Prolegnas Jangka Menengah

Komisi I DPR RI mengusulkan RUU tentang Kecerdasan Artifisial (AI) masuk dalam Prolegnas jangka menengah untuk menjawab tantangan perkembangan teknologi.

DPR Usulkan RUU AI Masuk Prolegnas Jangka Menengah
Rapat pembahasan RUU Prolegnas digelar di ruang Baleg, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026). (Foto: Dwi/detikcom)

Jakarta – Komisi I DPR RI mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kecerdasan Artifisial (AI) untuk masuk dalam pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyatakan RUU ini sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan zaman seiring pesatnya perkembangan teknologi.

Usulan ini disampaikan dalam rapat pembahasan RUU Prolegnas yang digelar di ruang Baleg, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa (17/11/2026). Dave Laksono menekankan pentingnya pengaturan terkait AI di Indonesia.

“Dan satu lagi, yang bisa masuk di usulan jangka menengah, yaitu RUU tentang Kecerdasan Artifisial. Karena ini menjadi suatu kebutuhan karena sesuai perkembangan zaman dan juga teknologi per saat ini sehingga ada perlu pengaturannya karena melihat dengan best case practices di seluruh dunia, tentang artificial intelligence itu sudah ada aturan-aturan yang detail dari pemerintah masing-masing,” kata Dave kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).

Dave menyoroti pengaturan AI di negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, serta negara-negara maju lainnya di Eropa dan Amerika Serikat yang sudah memiliki pengaturan yang lebih mendalam. “Contohnya seperti Malaysia, Singapura, itu kalau untuk negara-negara dekat. Kalau untuk negara-negara yang jauh seperti Eropa dan Amerika Serikat, itu sudah lebih jauh lebih dalam pengaturannya,” ujar Dave.

Ia menambahkan, “Nah, sementara kita ini masih belum ada sehingga kita membutuhkan peraturan tersebut, sehingga agar bisa dimasukkan kalau tidak di jangka jangka pendek, ya jangka menengah.”

Saat ini, Komisi I DPR sedang membahas sejumlah RUU lain. Salah satu yang menjadi fokus pembahasan intensif adalah RUU Ketahanan Keamanan Siber. “Kami dari Komisi I menyampaikan bahwa ada sejumlah undang-undang yang sekarang sedang dalam pembahasan. Saat ini juga Panja RUU Ketahanan Keamanan Siber sekarang sedang bekerja dengan pemerintah,” ujar Dave.

Selain itu, RUU Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran juga telah diputuskan di Badan Legislasi (Baleg) dan rapat paripurna. RUU ini telah diserahkan ke pemerintah dan menunggu Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah. “Lalu RUU Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang sudah diputuskan di Baleg dan sudah diputuskan di rapat paripurna, telah diserahkan ke pemerintah dan pemerintah telah mengirim surpres-nya, sekarang yang tinggal ditunggu adalah DIM-nya,” tambahnya.

Komisi I DPR juga akan membahas RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Dave menyebutkan hanya ada satu pasal yang perlu diubah mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). “Lalu ada satu lagi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Ini nggak panjang, hanya ada satu pasal yang harus diubah sesuai dengan putusan MK,” imbuhnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *