Wacana Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Menuai Pro dan Kontra

Wacana pemindahan badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo menuai sorotan. Simak tanggapan pemerintah, DPR, dan aktivis.

Wacana Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Menuai Pro dan Kontra
Satwa yang dilindungi badak jawa. (Foto: Getty Images/Toby Nowlan).

Sebuah gagasan untuk merelokasi badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) di Banten ke Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur tengah menjadi sorotan publik. Wacana ini diutarakan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dengan alasan potensi bencana alam seperti gempa atau tsunami di Ujung Kulon.

Hashim Djojohadikusumo menyatakan kekhawatirannya terhadap keberlangsungan hidup badak Jawa pasca-erupsi Gunung Anak Krakatau pada September lalu. “Di Ujung Kulon, ada suaka badak jawa. Ada masalah baru dengan Gunung Anak Krakatau. Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, badak jawa kita bisa punah,” ujarnya dalam sebuah media briefing di Antalya, Turki. Ia menambahkan bahwa pemindahan sebagian badak ke Alas Purwo, yang terletak di ujung timur Jawa dan berhadapan dengan Pulau Bali, dipertimbangkan sebagai langkah antisipasi.

Lebih lanjut, Hashim menjelaskan bahwa rencana relokasi ini akan didanai melalui skema pendanaan konservasi, dan ia optimis akan menarik minat lembaga donor maupun investor. Ia membandingkan potensi ini dengan kerja sama pendanaan yang telah terjalin dengan Norwegia untuk 57 taman nasional di Indonesia.

Kelayakan Alas Purwo Masih Perlu Kajian Mendalam

Namun, gagasan ini mendapat respons hati-hati dari Kementerian Kehutanan. Pihak kementerian menegaskan bahwa kelayakan Taman Nasional Alas Purwo sebagai habitat kedua bagi badak Jawa belum dapat dipastikan dan masih memerlukan kajian ilmiah serta penilaian menyeluruh.

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, menjelaskan bahwa pengembangan habitat kedua bagi badak Jawa bukanlah ide baru. Sejak tahun 1980-an, beberapa lokasi seperti Gunung Honje dan Cikepuh pernah dipertimbangkan. Ia menekankan bahwa penguatan perlindungan habitat utama di Ujung Kulon tetap menjadi prioritas dan harus berjalan beriringan dengan pengembangan habitat alternatif.

“Bagi kita semua, satu hal yang tidak boleh dilupakan: menyelamatkan Badak Jawa membutuhkan perencanaan matang, dasar ilmiah yang kuat, dan komitmen bersama. Bukan sekadar memindahkan satwa, tetapi memastikan masa depan spesies langka kebanggaan Indonesia ini tetap terjaga,” tegas Ristianto.

DPR dan Pemda Ajukan Keberatan

Di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), wacana ini juga menuai tanggapan. Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, menekankan bahwa Taman Nasional Ujung Kulon adalah satu-satunya habitat badak Jawa di dunia. Ia meminta pemerintah untuk menghentikan sementara pembahasan relokasi hingga kajian ilmiah yang mendalam, risiko ekologis, dan aspek pendanaan dibuka kepada publik.

Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, secara tegas menolak rencana pemindahan tersebut. Ia berpendapat bahwa ide ini terlalu berisiko, mengingat populasi badak Jawa yang diperkirakan hanya berjumlah 87-100 ekor dan dikategorikan sangat terancam punah oleh IUCN. Daniel menyoroti belum adanya kajian ilmiah yang transparan mengenai kelayakan ekologis Alas Purwo dan potensi ancaman dari satwa lain di sana.

Ia juga mengingatkan perbedaan karakteristik habitat yang dibutuhkan badak Jawa, yang memerlukan kelembapan, teduh, dan basah, kontras dengan kondisi Alas Purwo yang cenderung kering, panas, dan terbuka. Ia mencontohkan kasus pemindahan individu badak yang berujung pada kematian.

Penolakan juga datang dari Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, yang menyatakan keberatan karena badak Jawa dianggap sebagai aset dan identitas Banten. Ia berencana memanggil pihak TNUK untuk mendalami persoalan ini dan berharap TNUK dapat diakses publik untuk melihat satwa tersebut, bukan sekadar dihitung melalui kamera.

Organisasi mahasiswa, aliansi aktivis, serta sejumlah kepala desa dan warga setempat juga telah menyuarakan penolakan, meyakini bahwa mereka yang paling memahami risiko terkait pemindahan badak Jawa.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *