Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Akhmad Muqowam, menyatakan dukungannya terhadap pengusutan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dilakukan oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit. Menurutnya, langkah yang diambil oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto sejak awal menjabat sudah sangat tepat.
Akhmad Muqowam menekankan bahwa penyadapan yang berujung pada dugaan makar harus ditindaklanjuti dengan tegas oleh kepolisian. Ia memandang bahwa kepemimpinan Jenderal Suyudi dalam mencari siapa otak dan akar permasalahan ini sudah semestinya dilakukan.
“Pada intinya adalah penyadapan yang berujung pada makar, itu harus segera ditindak dengan tegas. Jadi, karena itu hari ini pihak kepolisian sendiri di bawah Jenderal Suyudi harus melakukan pencarian siapa otak dan akar dari semua persoalan ini,” ujar Akhmad kepada wartawan pada Jumat (6/11/2026).
Eks Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA-PMII) ini berharap agar aktor intelektual di balik kasus penyadapan tersebut dapat diungkap ke publik. Ia meyakini pengungkapan ini akan berkontribusi pada stabilitas politik nasional yang pada akhirnya berdampak positif pada sektor-sektor lainnya.
“Sebab ini kalau tidak, maka itulah yang membuat instabilitas politik di Indonesia ini. Jadi, karena itu instabilitas politik itu membawa dampak pengaruh ke berbagai bidang yang lain. Nah, contoh misalnya Amerika hari ini, begitu pemilu selesai dengan sukses, dalam pelaksanaan harga saham IHSG-nya Amerika itu langsung naik. Itu luar biasa,” jelasnya.
Ia kembali menegaskan apresiasinya terhadap kepemimpinan Polri di bawah Jenderal Suyudi Ario Seto, menilai kebijakan yang diambil mampu menyelamatkan jalannya pemerintahan. “Jadi karena itu saya sendiri, Pak Suyudi harus melakukan ini dicari siapa otaknya, diberantas sampai seakar-akarnya. Saya kira langkah yang dilakukan oleh Pak Suyudi, ya, mulai dari sehari setelah beliau menjabat sampai hari ini, tidak ada yang tidak mem-backup,” ungkap Akhmad.
“Sudah sangat tepat. Tidak ada yang tidak mem-backup, semua mem-backup. Jadi, nggak boleh ada musuh dalam selimut,” imbuhnya lebih lanjut.
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan sejumlah tersangka, termasuk Jenderal Listyo Sigit Prabowo, terkait kasus dugaan penyadapan dan akses ilegal. Salah satu target penyadapan yang disebutkan adalah Presiden Prabowo Subianto. Polri juga menyatakan bahwa target penyadapan tersebut tidak hanya menyasar tokoh politik, tetapi juga pejabat negara, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha.
“Terhadap para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal taping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM dan para pengusaha,” kata Kabareskrim Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, pada Selasa (3/11/2026).
Jenderal Listyo Sigit merupakan mantan Kapolri. Tersangka lain yang disebutkan dalam kasus ini adalah Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta (AHN), Irjen Eko Hadi Santoso (EH), dan Irjen Slamet Uliandi (SU). Kabareskrim menambahkan, “Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia.”
Komentar