Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik pengesahan ini dan menyatakan siap mematuhi mekanisme hukum yang diatur dalam undang-undang baru tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa sebagai lembaga penegak hukum, KPK tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku. “KPK sebagai pelaksana undang-undang,” ujar Budi Prasetyo kepada wartawan pada Kamis (19/11/2026).
Budi menjelaskan, UU Perampasan Aset ini sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Ia menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya berfokus pada proses hukum, tetapi juga pada pemulihan keuangan negara secara optimal. KPK akan melakukan kajian mendalam terhadap setiap pasal untuk memahami irisan langsungnya dengan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi.
“Karena memang pada prinsipnya dalam penanganan tindak pidana korupsi, KPK juga concern soal itu, concern soal optimalisasi asset recovery,” tutur Budi.
Lebih lanjut, Budi mencontohkan bahwa penindakan yang dilakukan KPK seringkali berujung pada pemulihan aset melalui pidana uang pengganti. Bahkan, KPK kerap menjerat tersangka korupsi dengan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk memaksimalkan upaya pemulihan kerugian keuangan negara.
“Bahkan KPK sering kali tidak berhenti dengan pengenaan tindak pidana korupsi saja, tapi kemudian jika memang ada unsur-unsur penyembunyian, pengalihbentukan hasil dari tindak pidana korupsi, KPK juga tidak segan untuk masuk menggunakan pasal TPPU,” imbuhnya.
Pengesahan UU Perampasan Aset ini merupakan puncak dari proses yang telah berlangsung selama 18 tahun di DPR RI. Rapat paripurna yang mengesahkan UU ini dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani, didampingi para Wakil Ketua DPR, pada Kamis (19/11/2026) di Gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
“Seperti sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR bahwa RUU ini sudah 18 tahun ada di DPR dan sekarang, alhamdulillah, insyaallah pada hari ini kita akan putuskan dan sahkan jadi undang-undang,” kata Puan Maharani dalam rapat tersebut.
Komentar