Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Endri Erawan (ERW), yang menjabat sebagai Eksekutif Komite (Exco) PSSI, dalam kapasitasnya sebagai saksi. Pemeriksaan ini terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang tengah ditangani KPK, dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari (RW).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa Endri Erawan didalami keterangannya mengenai aliran uang yang diduga berkaitan dengan penerimaan gratifikasi dari setiap metrik ton batu bara. Pemeriksaan terhadap Endri dilakukan pada hari Senin, 16 November, di mana ia hadir sebagai Direktur Utama PT Alamjaya Barapratama.
Selain Endri Erawan, KPK juga memeriksa staf bagian keuangan PT Alamjaya Barapratama, Yospita Feronika Ginting, serta Dwi Wachyu Noor Afiah, yang merupakan Direktur PT Lembuswana Perkasa. Ketiganya dimintai keterangan untuk mendalami kasus yang menjerat Rita Widyasari.
Rita Widyasari sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam beberapa perkara yang ditangani KPK. Ia awalnya menjadi tersangka kasus suap dan gratifikasi pada tahun 2017, dan kemudian diadili dalam kasus gratifikasi.
Pada tahun 2018, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Rita. Ia juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan, serta pencabutan hak politik selama 5 tahun. Hakim menyatakan Rita terbukti menerima gratifikasi senilai Rp 110 miliar terkait perizinan proyek di Kutai Kartanegara.
Upaya hukum yang diajukan Rita untuk melawan vonis tersebut kandas setelah Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali (PK) pada tahun 2021. Rita telah menjalani eksekusi pidana ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pondok Bambu dan kini dilaporkan telah bebas.
Selain kasus gratifikasi, Rita Widyasari juga masih berstatus tersangka dalam kasus dugaan TPPU. Pada Juli 2024, KPK mengungkapkan bahwa Rita juga menerima aliran dana dari pengusaha tambang.
Komentar