Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya penggunaan dana anggaran kecamatan di Klaten untuk membayar penyelenggara acara (event organizer/EO) pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Klaten. Dugaan ini ditujukan kepada Bupati Klaten nonaktif, Hamenang Wajar Ismoyo (HWI).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa proses penunjukan EO tersebut juga diduga tidak melalui mekanisme lelang yang semestinya. “Dalam perayaan tersebut, diduga proses pengadaan event organizer-nya atau penyelenggara kegiatan ini juga diduga ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan,” ujar Budi kepada wartawan pada Kamis (19/11/2026).
Pihak KPK masih mendalami lebih lanjut mengenai biaya penggunaan EO tersebut, termasuk bagaimana plotting anggaran dari pihak kecamatan. “Ini secara teknis dan proseduralnya itu seperti apa, semuanya didalami dalam rangkaian kegiatan pemeriksaan pada pekan ini,” tambah Budi.
Menurut keterangan Budi, anggaran kecamatan yang diduga digunakan bervariasi, dengan kisaran sekitar Rp 50 juta per camat. Namun, jumlah pastinya masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. “Masing-masing kecamatan di antaranya ada yang berkisar di angka 50 juta,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Budi menyatakan bahwa KPK akan mendalami teknis pelaksanaannya. “Untuk teknisnya, tentu nanti akan diperdalam lagi apakah langsung dari Bupati kepada setiap camat atau kemudian nanti ada pihak-pihak lain yang bertindak sebagai perantara,” pungkasnya.
Sebelumnya, KPK memang tengah mengusut dugaan korupsi di Pemerintah Kabupaten Klaten yang terjadi sebelum era Bupati nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo. Pendalaman ini dilakukan KPK saat memeriksa Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Klaten, Mahanni Yulindha Pratiwi.
“Ini kaitannya dengan dugaan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini,” ungkap Budi Prasetyo di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (6/11).
KPK juga masih menelusuri apakah dugaan praktik penerimaan yang dilakukan oleh Bupati ini juga terjadi di era sebelumnya. “Termasuk penyidik juga masih akan terus menelusuri apakah dugaan praktik penerimaan yang dilakukan oleh Bupati ini juga diduga terjadi di era-era sebelumnya atau seperti apa, semuanya masih akan terus dilakukan penelusuran oleh penyidik sehingga kita tunggu perkembangan dari penyidikan perkara ini,” imbuhnya.
Dalam kasus yang berbeda, KPK telah menetapkan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo sebagai tersangka kasus suap perubahan hasil audit BPK. KPK mengungkapkan Hamenang meminta BPK menghapus temuan dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) terkait kelebihan pembayaran honorarium.
Total ada tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap audit BPK tersebut, yakni:
- Hamenang Wajar Ismoyo (HWI) selaku Bupati Klaten periode 2025-2030;
- Ahmad Luthfi H Rahmatullah (ALU) selaku Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Jawa Tengah (Jateng);
- Muhammad Amin Wahyu Utomo (MAW) selaku pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative.
Komentar