Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rustian, untuk menjalani pemeriksaan kedua terkait dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) kebencanaan. Dalam pemeriksaan yang dilakukan hari ini, penyidik KPK mendalami peran Rustian terkait penunjukan langsung anggaran DSP kepada sejumlah pihak swasta.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa Rustian, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkungan BNPB, memiliki pemahaman mendalam mengenai mekanisme pengadaan yang bersumber dari DSP. Hal ini menjadi fokus penyidik untuk mengetahui secara rinci proses penunjukan langsung tersebut.
“Seperti apa penunjukan langsung ini dilakukan di lingkungan BNPB, siapa yang menunjuk, siapa yang melakukan plotting, pembagian, dan sebagainya,” terang Budi kepada wartawan pada Kamis (19/11/2026). Ia menambahkan bahwa penggunaan dana DSP untuk pengadaan barang dan jasa memiliki keistimewaan karena tidak selalu melalui proses lelang, namun dapat dilakukan penunjukan langsung dengan syarat-syarat tertentu.
Proses penunjukan langsung kepada pihak swasta menggunakan DSP ini masih terus didalami oleh KPK. Penyelidikan juga mencakup kemungkinan adanya pemberian *kickback* atau imbalan dari proses penunjukan tersebut, serta potensi konflik kepentingan yang timbul.
“Ini basisnya seperti apa, yang kemudian menimbulkan adanya konflik kepentingan. Kemudian ada *kickback*, kemudian ada *plotting* atau pembagian proyek-proyek itu kepada vendor-vendor tertentu saja, dan sebagainya,” tutur Budi. Ia menegaskan bahwa semua ini didalami dari pengetahuan Rustian selaku KPA, mengingat pelaksanaan penunjukan langsung tidak lagi melalui Pokja (Kelompok Kerja) melainkan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang dapat langsung melakukan penunjukan.
Rustian diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini, yang merupakan kali kedua setelah sebelumnya sempat terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). Ia diperiksa bersama Analis Kebencanaan BNPB, Donny Immanuel Haratua Situmeang. Pada pemeriksaan pertama, Selasa (27/10), Rustian telah menjalani pemeriksaan selama 7 jam.
Dalam pemeriksaan sebelumnya, penyidik KPK telah mengamankan dokumen terkait pengadaan barang dan jasa dari dua tas serta satu kantong plastik besar yang dibawa Rustian. Dokumen tersebut disita untuk didalami lebih lanjut.
Sebelumnya, Rustian sempat mengikuti OTT KPK, namun dipulangkan setelah pemeriksaan awal karena belum ditemukan unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Ketua KPK Setyo Budiyanto pada Rabu (14/10) menyatakan bahwa hanya lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
Dalam kasus korupsi DSP pada BNPB ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka diduga menerima suap senilai Rp 4,8 miliar, 325 gram emas, serta uang dalam pecahan dolar Singapura dan Amerika Serikat. Kelima tersangka tersebut terbagi dalam dua klaster. Klaster pertama adalah Bima Setiawan (BMS), yang merupakan tenaga ahli sekaligus adik mantan Kepala BNPB Suharyanto, atas konflik kepentingan dalam pengadaan menggunakan dana siap pakai. Klaster kedua terdiri dari Richard Erlangga (RIC) selaku tenaga ahli Kepala BNPB saat itu; Gabriel Purwaka Sigit (GPS) selaku Kepala sekaligus PPK pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB; Syifa Nrika Ghifarin (SNG) selaku pihak swasta; dan Gery Prasetiawan (GER) selaku pihak swasta.
Komentar