JAKARTA – Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ma’ruf Cahyono, akan menjalani sidang perdana terkait kasus dugaan gratifikasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang pembacaan dakwaan dijadwalkan pada Kamis, 26 November 2026.
Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Sunoto, mengonfirmasi bahwa berkas perkara Ma’ruf Cahyono telah diterima dan diregistrasi dengan nomor 96/Pid.Sus-TPK/2026/PN.Jkt.Pst. “Adapun rencana sidang pembacaan dakwaan akan dilakukan pada Kamis, 26 November 2026,” ujar Sunoto dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).
Dalam konstruksi perkara yang diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ma’ruf Cahyono diduga menyalahgunakan kewenangannya saat menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA) di Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI periode 2016-2023. Ia diduga menunjuk dirinya sendiri sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Selama menjabat, Ma’ruf diduga memerintahkan seorang stafnya, Zakaria, untuk menghubungi sejumlah pengusaha yang menjadi calon rekanan proyek di Setjen MPR RI. Para calon rekanan ini diminta memberikan ‘uang hangus’ atau ‘uang assalamualaikum’ sebesar sekitar 10 persen dari nilai paket pekerjaan.
Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan, total uang yang diduga diterima Ma’ruf Cahyono dari praktik gratifikasi ini mencapai sekitar Rp 70 miliar, baik secara langsung maupun melalui perantara Zakaria.
Lebih lanjut, Ma’ruf juga diduga memerintahkan stafnya untuk menunjuk penyedia barang dan jasa sesuai keinginannya atau yang disampaikan melalui Zakaria, dengan menggunakan mekanisme penunjukan langsung (PL). KPK juga menemukan bahwa Ma’ruf menerima akun trading dari salah satu perusahaan pialang yang ditunjuk memenangkan paket pekerjaan di Setjen MPR RI, dengan nilai diperkirakan mencapai Rp 14,4 miliar.
Taufik menambahkan, Ma’ruf Cahyono juga membuka rekening atas nama Fauzul Akhyar, seorang pihak swasta dari PT Valbury Ecapital International yang merupakan penyedia alat tulis kantor (ATK) di lingkungan Setjen MPR RI. Dari rekening dan akun trading tersebut, Ma’ruf diduga menerima uang sejumlah Rp 16,4 miliar antara tahun 2021-2022. Dengan demikian, total penerimaan gratifikasi Ma’ruf Cahyono dari dua rekening penampungan tersebut diduga mencapai sekitar Rp 30 miliar.
Ma’ruf Cahyono tidak dapat membuktikan asal usul sah dari penerimaan uang tersebut dan tidak melaporkannya kepada KPK dalam batas waktu yang ditentukan. Atas perbuatannya, Ma’ruf Cahyono disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ia telah ditahan oleh KPK sejak 9 Juli 2026.
Komentar