Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya aliran uang ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terkait kasus dugaan suap hasil audit yang dilakukan oleh Bupati Pemalang nonaktif, Anom Widiyantoro. Dugaan ini muncul berdasarkan temuan komunikasi antara Bupati Anom dengan pihak BPK Jawa Tengah.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa timnya masih menelusuri kemungkinan adanya pengondisian dalam kasus ini. “Ada dugaan ke sana (aliran uang ke BPK RI). Jadi ini masih ditelusuri ya soal ada dugaan pengondisian yang dilakukan oleh para pihak,” ujar Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu (18/11/2026).
Untuk mendalami dugaan tersebut, penyidik KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap eks Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah. Budi menjelaskan bahwa dugaan aliran uang dari Bupati Anom ini diduga mengarah kepada pihak BPK RI yang sama dengan kasus suap audit di Kabupaten Muara Enim, namun hal ini masih dalam tahap penelusuran lebih lanjut.
“Dugaannya demikian (pihak BPK RI sama dengan kasus Kabupaten Muara Enim). Jadi soal audit keuangan, soal dropping temuan, tentunya ini ditelaah, dianalisis, ini menjadi kewenangan siapa? Apakah kewenangan di tingkat daerah atau kemudian juga ada kewenangan di tingkat pusat?” ungkap Budi. Ia menambahkan bahwa dalam perkara Muara Enim, penyidik tidak hanya berhenti pada pihak BPK Perwakilan Sumatera Selatan, tetapi juga melakukan penelusuran ke BPK tingkat pusat.
Sebelumnya, Kepala BPK Jawa Tengah, Ahmad Luthfi HR, telah diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Bupati Pemalang nonaktif, Anom Widiyantoro. Pemeriksaan tersebut mendalami dugaan pengaturan audit BPK di Pemalang.
“Untuk perkara Pemalang hari ini dilakukan pemeriksaan terhadap saudara AL yang juga merupakan kepala perwakilan BPK Jawa Tengah. Dalam pemeriksaan ini penyidik mendalami soal dugaan adanya pengaturan audit BPK di Pemalang,” ujar Jubir KPK Budi Prasetyo pada Rabu (11/11).
Budi menyebutkan bahwa kasus ini memiliki kemiripan dengan kasus korupsi Bupati Klaten, di mana ditemukan beberapa audit yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten juga terjadi di Pemalang. “Artinya dugaan ini juga menjadi pola-pola yang mirip dengan apa yang terjadi di Klaten. Bahwa ada dropping temuan BPK untuk beberapa audit yang dilakukan di pemerintah Kabupaten Klaten, ini ada dugaan juga dilakukan di Pemalang,” ungkapnya.
Pemeriksaan terhadap Ahmad Luthfi merupakan pemeriksaan pertama dalam perkara Pemalang dan akan terus didalami terkait dugaan pengaturan temuan audit BPK di Kabupaten Pemalang. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yaitu Anom Widiyantoro (Bupati Pemalang), Mohamad Haris (pihak swasta/orang kepercayaan Bupati), Lilik Budi Suprianto (pihak swasta), dan Iptu Setya Budi Dias Oktavianto (staf administrasi KPK).
Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menduga Anom Widiyantoro melakukan pemerasan melalui orang kepercayaannya, Mohammad Haris, dengan total uang yang terkumpul mencapai Rp 1,98 miliar. Sebagian uang tersebut diduga diberikan kepada Lilik Budi Suprianto, yang mengaku bisa mengurus perkara di KPK karena anaknya bekerja sebagai staf di lembaga antirasuah tersebut.
Komentar