KPK Pertimbangkan Jemput Paksa Pejabat Bea Cukai yang Mangkir Pemeriksaan

KPK mempertimbangkan jemput paksa Ahmad Dedi alias Dedi Congor, tersangka kasus importasi Ditjen Bea Cukai, yang dua kali mangkir pemeriksaan dengan alasan sakit.

KPK Pertimbangkan Jemput Paksa Pejabat Bea Cukai yang Mangkir Pemeriksaan
Foto: Jubir KPK Budi Prasetyo. (Fadil/detikcom)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempertimbangkan upaya penjemputan paksa terhadap Ahmad Dedi alias Dedi Congor. Tersangka yang disebut sebagai pejabat Bea Cukai ini mangkir dari panggilan penyidik untuk diperiksa dalam pengembangan kasus importasi di Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. Alasan sakit yang diajukan Dedi tidak dapat dibuktikan secara konkret.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa KPK mempertimbangkan berbagai opsi, termasuk penerbitan surat perintah membawa terhadap tersangka. “Tentu ini juga menjadi pertimbangan. Alasan-alasan dari yang bersangkutan semuanya dipertimbangkan, termasuk apakah nanti KPK akan menerbitkan surat perintah membawa kepada yang bersangkutan, tentu semuanya masuk di dalam analisis dan pertimbangan oleh penyidik,” ujar Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).

KPK mengimbau Dedi untuk bersikap kooperatif dan memenuhi panggilan penyidik. Keterangan Dedi sangat dibutuhkan untuk memperjelas perkara yang sedang diusut. “Tentu kami juga mengimbau kepada saudara AD, ketika nanti dilakukan pemanggilan oleh penyidik, kami berharap untuk hadir dan memberikan keterangan yang dibutuhkan,” jelas Budi.

Ia menambahkan, kehadiran Dedi akan membantu penyidik melengkapi bukti-bukti yang telah dikumpulkan. “Sehingga penyidik juga bisa mendapatkan penjelasan-penjelasan yang utuh untuk melengkapi bukti-bukti yang sebelumnya sudah didapatkan,” sambungnya.

Penyidik KPK terus memantau keberadaan Dedi. Masyarakat yang mengetahui posisinya diminta untuk segera melaporkan ke KPK. “KPK tentu memantau, memonitor ya keberadaan yang bersangkutan. Namun jika memang masyarakat juga mengetahui keberadaan dari yang bersangkutan juga dapat menyampaikan kepada KPK, termasuk pihak-pihak terkait jika memang mengetahui keberadaan saudara AD,” tutur Budi.

Dukungan penuh juga datang dari institusi Ditjen Bea dan Cukai. “Termasuk kawan-kawan di Ditjen Bea dan Cukai, karena memang secara institusi Ditjen Bea dan Cukai di bawah Kementerian Keuangan juga mendukung penuh upaya-upaya penegakan hukum,” pungkasnya.

Sebelumnya, KPK telah memanggil tersangka baru dalam kasus suap pejabat Ditjen Bea Cukai ini, Ahmad Dedi alias Dedi Congor, sebanyak dua kali. Namun, ia selalu beralasan sakit.

Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan, pemanggilan pertama Dedi dilakukan dengan surat permintaan penundaan karena alasan sakit. “Panggilan yang pertama memang yang bersangkutan kemudian membuat surat permintaan penundaan untuk pemanggilan sebagai tersangka karena dengan alasan sakit,” ungkap Achmad Taufik Husein di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (16/11).

Penyidik telah berupaya memeriksa kondisi kesehatan Dedi, namun tidak pernah memperoleh bukti konkret. Koordinasi dengan tim kuasa hukum Dedi juga belum bisa memastikan bahwa tersangka benar-benar dalam kondisi sakit. “Tetapi sampai saat ini bahwa tim penyidik belum pernah melihat tersangka AD dalam kondisi sakit atau ada keterangan baik dari pihak keluarga, karena kita sudah berkoordinasi dengan tim PH yang dilaporkan kepada kami, tapi belum bisa memastikan bahwa yang bersangkutan dalam betul-betul kondisi sakit,” lanjutnya.

Dicegah ke Luar Negeri

KPK telah melakukan pencegahan terhadap Ahmad Dedi alias Dedi Congor untuk bepergian ke luar negeri. Pencegahan ini diajukan pada 23 Oktober 2026 dan berlaku selama enam bulan ke depan.

“Benar penyidik telah melakukan cegah ke luar negeri untuk yang bersangkutan (Ahmad Dedi),” ujar juru bicara KPK, Budi Prasetyo, Jumat (30/10).

Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham, Hendarsam Marantoko, mengonfirmasi hal tersebut. “Bahwa benar KPK sudah mengajukan permohonan pencegahan atas nama Ahmad Dedi pada tanggal 23 Oktober 2026,” ungkap Hendarsam Marantoko saat dikonfirmasi, Sabtu (31/10).

Pencegahan tersebut terkait kasus korupsi pada Ditjen Bea dan Cukai periode 2025 dan 2026. “Dan sudah masuk dalam daftar pencegahan per tanggal 23 Oktober 2026 terkait kasus korupsi pada Ditjen Bea dan Cukai periode 2025 dan 2026,” lanjutnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *