JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kesiapannya untuk membantu tim verifikasi calon wakil presiden (cawapres) yang dibentuk oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Tim verifikasi tersebut rencananya akan melakukan pengecekan langsung ke berbagai lembaga, termasuk KPK, untuk memastikan rekam jejak dan integritas kandidat.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa lembaganya sangat terbuka dan mendukung penuh langkah MPR tersebut. “KPK terbuka dan mendukung langkah MPR untuk melakukan verifikasi langsung kepada sejumlah lembaga, termasuk KPK, dalam rangka memastikan rekam jejak dan integritas kandidat calon Wakil Presiden,” ujar Budi kepada wartawan pada Jumat (20/11/2026).
Budi menjelaskan bahwa verifikasi ini merupakan langkah krusial untuk memastikan proses seleksi pejabat publik berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Salah satu fokus verifikasi adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Kepatuhan dalam penyampaian LHKPN, baik dari segi ketepatan waktu maupun kelengkapan informasi harta kekayaan, menjadi indikator penting komitmen calon terhadap pemberantasan korupsi.
Menurut Budi, LHKPN bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen pencegahan korupsi yang mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara. Ia menekankan bahwa komitmen tersebut harus ditunjukkan secara konsisten, tidak hanya saat awal menjabat atau pencalonan, tetapi juga melalui pelaporan periodik setiap tahun.
“KPK berharap, transparansi dan kepatuhan pelaporan LHKPN menjadi bagian dari budaya integritas para penyelenggara negara, sekaligus modal penting dalam membangun kepercayaan publik,” imbuhnya. KPK berharap pelaporan LHKPN dapat menjadi budaya integritas dan membangun kepercayaan publik.
Sebelumnya, tim verifikasi cawapres yang dibentuk MPR telah menggelar rapat dan memutuskan untuk dibagi menjadi tiga kelompok kerja (pokja). Anggota tim verifikasi dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, menyatakan bahwa tim akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan sesuai ceklis yang telah disiapkan.
“Misalnya kalau saya itu tentang yang ke pengadilan, gitu ya. Yang ke yang ke KPK begitu,” ucap Hinca seusai rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11). Ia menambahkan bahwa tim verifikasi memiliki waktu tujuh hari kerja untuk menyelesaikan tugasnya.
Senada dengan itu, anggota tim verifikasi dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, menyatakan bahwa rapat tersebut membahas pembagian tugas. Pemeriksaan akan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk persyaratan usia dan dokumen pendidikan calon. “Ya, prinsipnya sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang tentang MD3, Undang-Undang tentang Keputusan KPU, termasuk masalah persyaratan umur, itu menjadi bagian dari yang harus diverifikasi. Termasuk ijazah tentu saja harus diverifikasi,” ujar Hidayat.
Komentar