Usulan Hinca Panjaitan: Cawapres Prabowo Paparkan Gagasan di Sidang MPR

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, mengusulkan agar dua cawapres usulan Prabowo memaparkan gagasan mereka di sidang MPR untuk diketahui publik.

Usulan Hinca Panjaitan: Cawapres Prabowo Paparkan Gagasan di Sidang MPR
Hinca Panjaitan. (Dwi Rahmawati/detikcom).

Jakarta – Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat (PD), Hinca Panjaitan, mengajukan sebuah usulan agar dua calon wakil presiden (cawapres) yang diusulkan oleh Prabowo Subianto diberikan kesempatan untuk memaparkan gagasan mereka di hadapan sidang pemilihan wakil presiden di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Menurut Hinca, langkah ini penting agar masyarakat dapat mengetahui isi pikiran para calon pemimpin bangsa di masa depan.

“Bahkan dalam pikiran saya, jika kemudian sudah lengkap ini semua, akan dialokasikan waktu bagi kedua calon ini untuk mempresentasikan atau menyampaikan gagasan dan pikirannya di hadapan sidang paripurna MPR itu. Dan itu live disaksikan, ditonton, didengarkan oleh seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Hinca di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Hinca menjelaskan bahwa pemilihan wakil presiden kali ini bersifat tidak langsung, di mana anggota MPR yang akan memilih, berbeda dengan pemilihan presiden yang langsung dipilih oleh masyarakat. Ia berpendapat bahwa dalam momen krusial tersebut, publik memiliki hak untuk mengenal lebih jauh calon pemimpin mereka melalui sesi pemaparan gagasan.

“Untuk apa? Karena kalau yang lalu itu pilpres itu adalah di lapangan, langsung dengan masyarakat. Hari ini dia tidak langsung karena dengan MPR-nya tadi. Jadi ini unik di kita, sistem ketatanegaraan kita,” kata Hinca.

Ia menambahkan, “Untuk mengisinya dan supaya masyarakat juga punya hak tahu tentang apa isi dan pikiran calon presiden ini, termasuk anggota MPR nanti yang menyaksikan dan mendengarkannya, perlulah mendengarkan siapakah dia dan apa pikirannya ketika ia menjadi Wakil Presiden-nya Presiden Prabowo Subianto.”

Meskipun demikian, Hinca menegaskan bahwa usulan tersebut masih sebatas saran. Anggota tim verifikasi cawapres di MPR ini berharap prosedur tersebut dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

“Sekali lagi, pikiran-pikiran ini adalah bagian dari cara kita mengisi tata cara kita menjalankan ini. Dan saya kira masyarakat, saya kira saya ajak juga terbuka mengusulkan supaya pesta demokrasi ini juga tidak mengurangi makna tentang demokrasi itu sendiri,” ujar Hinca.

Ia melanjutkan, “Jadi tidak sekadar proseduran lewat jalan tetap, selesai, tapi ada sesuatu. Oh, ini si A begini, si B begini. Itu bagus. Dan karena itu, saya berpendapat, itu saran saya.”

Hinca kemudian mengungkit contoh calon hakim agung yang juga memaparkan gagasan mereka di Komisi III DPR. Menurutnya, proses pemaparan gagasan ini tidak harus berujung pada perdebatan, namun setidaknya masyarakat dapat mengetahui ide dan pemikiran dari masing-masing cawapres.

“Paling tidak, paling tidak mereka diberi kesempatan di dalam sidang MPR itu untuk menyampaikan pikiran. Contoh ya, lah wong calon-calon hakim agung aja kalau di Komisi III, dia bikin materi, kan? Dan dia sampaikan, dia presentasikan. Mungkin ya tidak perlu debat satu dengan lainnya, tapi gagasan disampaikan itu sudah menarik,” ungkap Hinca.

Hinca berharap agar dengan adanya pemaparan gagasan, ruang demokrasi di Indonesia akan semakin terbuka lebar. Hal ini memungkinkan publik untuk menimbang kualitas dari cawapres yang diusulkan oleh Prabowo.

“Nah, tapi kalau misalnya bisa berdebat itu bagus juga kalau seandainya tukar pikiran itu terjadi. Jadi betul-betul terisi dan ruang demokrasi kita kaya akan pikiran-pikiran itu. Lalu biarlah masyarakat nanti yang, menimbangnya tapi yang memilih tetap yang semua anggota MPR,” imbuhnya.

Sebelumnya, panitia ad hoc MPR telah menggelar rapat perdana terkait pengisian jabatan kosong wakil presiden. MPR menginformasikan bahwa Prabowo akan mengirimkan dua nama cawapres secara langsung ke MPR pada pekan depan.

“Pak Presiden sudah memberi kode kepada pimpinan MPR, dalam hal ini Pak Ahmad Muzani. Tapi juga sudah dibisikin. Kemungkinan terbesar jamnya belum ditetapkan Pak Presiden akan mengirimkan dua nama pada hari Rabu tanggal 25 November. Jam belum dikatakan,” kata Ketua Tim Ad Hoc MPR RI, Bambang Wuryanto (Pacul), di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *