JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menilai bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari penerimaan pajak masih memiliki banyak kekurangan. Ia berharap agar penerimaan negara di luar pajak dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA).
“Yang terus terang akan sulit kalau mengandalkan pajak dari APBN kita. Karena itu, penghasilan negara di luar pajak harus terus ditingkatkan,” ujar Cak Imin di DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026). Ia menambahkan bahwa Presiden Joko Widodo telah memberi sinyal bahwa pengelolaan pendapatan negara yang paling cepat dan bisa digunakan adalah dengan memanajemen ulang kekayaan sumber daya alam.
Menurut Cak Imin, optimalisasi SDA dapat membantu membiayai kebutuhan negara sehingga beban APBN tidak hanya bergantung pada penerimaan pajak. Ia menekankan bahwa optimalisasi SDA harus dimulai dengan penataan ulang tata kelola. Ia masih teringat bagaimana Indonesia kerap disebut sebagai negara yang memiliki kekayaan alam melimpah, tetapi rakyatnya masih hidup dalam kemiskinan.
“Memanage ulang ini langkah strategis. Kalau nggak salah sejak saya masa masih mahasiswa itu ada satu kekayaan daerah sumber daya alamnya kaya tapi rakyatnya miskin, kalau nggak salah gitu,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin menyinggung besarnya kebutuhan anggaran untuk menanggung seluruh warga miskin melalui program Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Ia menyebutkan bahwa kebutuhan anggaran tersebut mencapai Rp 110 triliun.
“Kalau kebutuhannya Rp 110 triliun, uangnya dari mana? Karena tahun ini saja pemerintah mengeluarkan dari APBN sampai akhir Desember nanti Rp68 triliun. Berarti masih butuh berapa lagi?” ujarnya.
Oleh karena itu, Cak Imin menyatakan bahwa PKB siap mendukung Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi tata kelola SDA. Ia mencontohkan masih ada provinsi yang kaya batu bara, tetapi masyarakatnya tidak memiliki akses listrik. Begitu pula daerah yang kaya emas namun masyarakatnya masih hidup dalam kemiskinan.
“PKB mendukung langkah presiden mengelola dan memanage ulang sumber daya alam secepat-cepatnya. PKB terdepan mengusung dan mendorong presiden menuntaskan manajemen baru tata kelola sumber daya alam yang berkeadilan. Jangan sampai ada provinsi kaya batubara tapi tidak punya listrik, kaya emas tapi masih miskin,” ungkapnya.
Komentar