Usulan 3 Wakil Presiden untuk Pemerataan Pembangunan dan Keadilan Politik

Ketua DPD RI mengusulkan penambahan jumlah Wakil Presiden menjadi tiga orang untuk memperkuat pemerataan pembangunan dan keadilan politik di seluruh wilayah Indonesia.

Usulan 3 Wakil Presiden untuk Pemerataan Pembangunan dan Keadilan Politik
Foto: DPD RI

JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin, mengusulkan adanya penataan ulang dalam kepemimpinan nasional dengan mempertimbangkan aspek kewilayahan dan keadilan politik.

Usulan ini disampaikan Sultan saat dimintai tanggapan oleh wartawan mengenai harapan DPD RI terkait calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka, yang akan diusulkan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto kepada MPR RI. Acara tersebut berlangsung di Westin Hotel Jakarta dalam gelaran detikcom Awards 2026.

“Indonesia adalah Negara Kepulauan yang sangat luas secara geografis, dan tentunya cukup kompleks dari sisi sosiologis. Setiap wilayah baik bagian Barat, Tengah Dan Timur Indonesia memiliki karakter kebutuhan dan tantangan yang berbeda,” ujar Sultan dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (20/11/2026).

Menyadari tantangan pembangunan daerah yang masih memerlukan dukungan kuat dari pemerintah pusat, DPD RI mengusulkan agar jumlah Wakil Presiden RI di masa mendatang dapat ditingkatkan, yaitu lebih dari satu atau maksimal tiga orang.

“Ini merupakan usulan lama kami, namun saya kira masih relevan untuk diwacanakan di saat bangsa ini sedang mencari sosok Wapres yang baru. Agar ke depan kita ingin para wapres ini dapat berkantor di Papua, Kalimantan dan Sumatera,” tegasnya.

Sultan menjelaskan bahwa tugas dan agenda seorang presiden saat ini sudah sangat padat. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa presiden perlu dibantu oleh beberapa wakil presiden yang memiliki visi serupa dan mampu mengawal setiap program pemerintah, sekaligus memahami serta menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.

“Dengan jumlah Wapres yang sesuai dengan kebutuhan, kami percaya bahwa program-program pemerintah dapat terealisasi dan tentunya kinerja para kepala daerah diawasi dengan baik oleh para Wapres di setiap wilayah,” pungkasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *